Tak Cuma Suku Bunga, Pemerintah Harus Ada Kebijakan untuk Genjot Ekonomi

Jakarta - Perekonomian Indonesia hingga saat ini masih dianggap lesu, lantaran seluruh realisasi kinerja masih di bawah target yang telah ditetapkan, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang hingga kuartal II mencapai 5,01% dan pertumbuhan kredit juga hanya di kisaran 8% dari yang ditargetkan 10%-12%.

Beberapa pengamat menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan upaya-upaya lain, meskipun dari sisi moneter seperti penurunan bunga acuan Bank Indonesia (BI) sudah diturunkan ke level 4,25%.

Ekonom dari PT BCA (Persero) David Sumual mengatakan, upaya lain yang dilakukan pemerintah bisa melalui kebijakan-kebijakan struktural. Sebab, kalau stimulus fiskal agak sulit direalisasikan.

"Insentif pajak bisa dilakukan, tapi di sisi lain pemerintah butuh dana, jadi memang dari stimulus fiskal ini agak susah, cuma kebijakan struktural bisa dilakukan dari sisi kebijakan perdagangan, kebijakan investasi, kemudahan berusaha itu mungkin bisa dilakukan, sama implementasi proyek-proyek pemerintah agar bisa jalan semua," kata David saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Senin (25/9/2017).

Baca juga: Suku Bunga Acuan Dipangkas Terus, RI Masih Jadi Incaran Investor

Sementara itu, Ekonom Samual Aset Manajemen Lana Soelistianingsih mengatakan, untuk membangkitkan perekonomian nasional khususnya pada masyarakat bawah bisa dengan menurunkan kembali suku bunga acuan BI sebanyak satu kali lagi.

"BI sudah 2 kali menurunkan ini rasanya belum cukup kuat untuk menurunkan suku bunga kreditnya, jadi barang kali perlu 1 kali BI menurunkan, sehingga bank melihat bahwa BI konfirmasi ketika kebijakan stimulus berlanjut, BI juga melihat risiko ekonomi yang semakin menurun, jadi alasan bank untuk menahan kredit itu tidak terlalu tepat," kata Lana.

Baca juga: Ekonom: BI Pangkas Suku Bunga Acuan Karena Ekonomi Lesu

Penurunan BI 7-Days Reverse Repo Rate sebanyak satu kali lagi juga memberikan ketegasan kepada para perbankan bahwa pemerintah berkomitmen melanjutkan stimulus moneter. Dengan begitu, masyarakat juga akan merasakan langsung kebijakannya.

"Awalnya biasanya di sektor konsumsi yang risikonya relatif kecil dibandingkan yang modal kerja, sektor konsumsi pun diawali dari KPR, tetapi itu masih perlu satu insentif penurunan lagi, agar membuat bank yakin bahwa BI melakukan stimulus yang berlanjut, sehingga bank menurunkan suku bunga kredit lebih serius," jelas dia.

Lanjut Lana, untuk stimulus fiskalnya, pemerintah bisa merealisasikan seluruh belanja infrastrukturnya dengan cepat, dan khususnya di skala yang melibatkan langsung banyak masyarakat.

"Untuk mendorong ekonomi tadi barangkali pertimbangan melakukan kegiatan infrastruktur relatif kecil, misalnya pemeliharaan trotoar, yang membutuhkan orang bekerja, bukan mesin, itu membantu orang belanja, sehingga demand kredit naik," ungkap dia. (mkj/mkj)