Di Indonesia, Talk Fusion Hanya Kantongi Izin Prinsip dari BKPM

Jakarta - Satgas Waspada Investasi meminta Talk Fusion untuk menghentikan kegiatan usaha penjualan produk. Hal ini dilakukan karena Talk Fusion menggunakan sistem multi level marketing (MLM) dan skema Ponzi dalam penghimpunan dana.

Talk Fusion sempat mendapatkan izin prinsip dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Namun yang dibutuhkan untuk beroperasi adalah izin kegiatan usaha.

"Izin Talk Fusion dari BKPM hanya izin prinsip, jadi tidak dapat digunakan untuk menjalankan usaha. Harus ada izin kegiatan usahanya. Inilah pelanggaran yang dilakukan oleh Talk Fusion saat ini," kata Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L Tobing saat dihubungi detikFinance, Jumat (6/10/2017).

Tongam menjelaskan, Satgas beranggotakan 7 kementerian dan lembaga termasuk BKPM. "Kami terus berkoordinasi agar Talk Fusion bisa menghentikan kegiatannya," imbuh dia.

Menurut dia Talk Fusion ini dilakukan tanpa izin sehingga diduga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan berpotensi merugikan masyarakat.

Dia menjelaskan, Satgas Waspada Investasi telah melakukan berbagai upaya untuk membangun kesadaran masyarakat agar tidak mengikuti kegiatan Talk Fusion.

Dari laman resmi bkpm.go.id tercantum Perusahaan global E-CommerceTalk Fusion telah mendapatkan persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas rencana bisnisnya di Indonesia.

Melalui Izin Prinsip No. 1399/1/IP/PMA/2017 yang dikeluarkan oleh BKPM pada 7 April 2017, Talk Fusion mendapatkan pengakuan dan persetujuan awal dari Pemerintah Indonesia untuk membuka usahanya di Indonesia.

Pada 12 April 2017, Talk Fusion telah mengukuhkan kehadirannya di Indonesia dengan pengesahan badan hukum bernama PT Talk Fusion Indonesia (PT TFI) dan resmi berdomisili di Kota Surabaya. (dna/dna)