.webp)
Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, bahwa dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga pemeringkat yang berasal dari Amerika Serikat (AS).
"Jadi kalau mengenai masalah upgrade itu terserah nanti mereka mau sampaikan," kata Sri Mulyani di Auditorium PTIK, Jakarta, Jumat (20/10/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Sri Mulyani, hingga saat ini pemerintahan kabinet kerja dalam setiap pertemuan dengan rating agency selalu melaporkan perkembangan apapun yang menjadi fokus penilaian S&P dalam memberikan peringkat.
Pelaporan tersebut, kata Sri Mulyani, mulai dari sisi kebijakan ekonomi seperti fiskal APBN hingga RAPBN tahun anggaran 2018, kondisi ekonomi moneter, neraca pembayaran dan masalah institusi dari sisi kebijakan masing-masing
"Yang jelas mereka cukup positif dan confident terhadap apa-apa yang kita jelaskan dan kita berharap nanti merka sampaikan," tukas dia.
Akhir pekan lalu, Sri Mulyani sempat bertemu dengan S&P dan dua lembaga pemeringkat internasional lainnya di Washington, Amerika Serikat. Sri Mulyani ditemani oleh Gubernur BI Agus Martowardojo.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Robert Pakpahan menjelaskan bahwa pertemuan dengan lembaga pemeringkat tersebut bertujuan untuk menyampaikan kondisi perekonomian Indonesia dan langkah-langkah yang sudah dilakukan.
Misalnya realisasi pertumbuhan ekonomi, inflasi, penerimaan pajak hingga belanja pemerintah. Kepada Agus Martowardojo ditanyakan mengenai nilai tukar rupiah hingga suku bunga acuan.
"Jadi mereka bertanya bagaimana cara pengelolaan pemerintah, karena opini dia mempengaruhi investor," kata Robert kepada detikFinance. (mkj/mkj)
