Rasa Kecewa Sri Mulyani di Hari Oeang

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir dalam acara Seminar Hari Oeang yang diselenggarakan di Kementerian Keuangan hari ini. Hari Oeang diperingati sebagai hari lahir atau berdirinya instansi Kementerian Keuangan.

Dalam acara tersebut, Sri Mulyani menyampaikan pidatonya mengenai peran Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam mempertahankan kualitas laporan keuangan serta perkembangan neraca keuangan pemerintah.

Dalam pidato, Sri Mulyani menyampaikan betapa pentingnya laporan keuangan pemerintah sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat. Namun, dia menegaskan, hasil dari laporan Keuangan yang kemudian akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu tak selamanya menjadi tujuan utama. Hal ini merujuk pada adanya institusi pemerintah yang melakukan suap terhadap penilaian laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK.

"Saya tentu kecewa saat salah satu kementerian melakukan suap untuk mendapatkan hasil wajar tanpa pengecualian (WTP). Itu mengkhianati proses kita. Karena membuat WTP itu bukan sekedar menyenangkan auditor, tapi ini suatu proses kita sebagai negara untuk mengelola semua sumber daya kita dengan cara yang baik," katanya di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Kekecewaan Sri Mulyani tersebut timbul mengingat proses penyusunan laporan keuangan secara baik yang telah dirintisnya 13 tahun silam, saat pertama kali didapuk menjadi Menteri Keuangan. Terlebih dengan pengalaman yang dimilikinya sebagai managing director dari World Bank yang mengelola seluruh bank dunia yang tersebar di berbagai negara.

"Kita memahami dalam mencapai proses ini bukan sesuatu yang singkat. Proses ini bermula 10 tahun yang lalu. Waktu itu saya juga yang memulai juga. Waktu itu membangun neraca dan LKPP kita yang ruwet. Tahap demi tahap, BPK berbenah sebagai auditor eksternal pemerintah. Dari disclaimer, kita tahu apa yang jadi penyebab kesalahan kita. Tahap demi tahap kita perbaiki dalam menjaga proses dari penyusunan laporan keuangan pemerintah maupun hasilnya," cerita Sri Mulyani.

"Oleh karena itu, kalau perjalanan dari 2004 sampai 2017, laporan keuangan 2016 bisa WTP, itu adalah perjalanan yang panjang. Pengalaman ini sangat berharga. Karena banyak negara yang masih dalam tahap awal dalam menyusun laporan keuangannya dengan baik," imbuhnya.

Untuk itu, Sri Mulyani berharap dalam proses penyusunan laporan keuangan tak selalu berorientasi kepada hasil, namun lebih kepada tujuan untuk apa laporan keuangan tersebut dibuat. Dia menjelaskan, laporan keuangan yang disusun dengan baik adalah determinasi dari motivasi dan tekad pemerintah untuk terus mencapai hasil yang baik.

Adanya laporan keuangan yang jelas, baik, dan tidak manipulatif menjadi modal bagi negara atau sebuah institusi memperbaiki kinerjanya, yang pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan rakyat.

"Karena kalau WTP yang dibeli, itu tidak mencerminkan kita sebagai negara yang ingin bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita kan jadi tahu bahwa status neraca laporan keuangan kita seperti apa sehingga bisa memperbaiki," ungkapnya.

"Dan inilah yang saya inginkan, kita ingin dalam tema ini mengingatkan kembali bahwa tidak hanya sekedar laporan keuangan pemerintah pusat harus WTP. Namun proses untuk menuju WTP juga sama pentingnya," tutup Sri. (eds/ang)