Follow detikFinance
Kamis 14 Dec 2017, 21:25 WIB

BI Masih Proses Izin Uang Elektronik Berbasis Aplikasi

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
BI Masih Proses Izin Uang Elektronik Berbasis Aplikasi Foto: Rengga Sancaya
Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyebutkan saat ini masih memproses perizinan sejumlah uang elektronik berbasis aplikasi milik marketplace. Sekadar informasi, saat ini ada sejumlah uang elektronik berbasis server yang sedang mengajukan izin ke BI.

Contohnya, Paytren, BukaDompet milik Bukalapak, TokoCash milik Tokopedia, ShopeePay milik Shopee dan GrabPay milik Grab. Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Eni Panggabean, menjelaskan dalam proses perizinan, BI memiliki sejumlah faktor yang harus dipenuhi, misalnya perlindungan konsumen.

"Jadi kami tidak sekedar mengumpulkan dokumen lalu selesai. Karena sebagai otoritas sistem pembayaran, kami jadi tempat bertanya oleh konsumen yang bermasalah. Kami mau semuanya selesai dan tetap mengacu perlindungan konsumen," kata Eni dalam konferensi pers di Gedung BI, Jakarta, Kamis (14/12/2017).

Kemudian, menurut Eni, perusahaan yang mengajukan harus memiliki manajemen risiko yang baik. Pasalnya, beberapa di antara perusahaan tersebut bergerak di bidang IT, yang harus memiliki pengetahuan risiko operasional, hukum, settlement, likuiditas.

"Kami melihat bukti kesiapan mereka, mulai dari kesiapan risiko operasional, risiko hukum, risiko likuiditas dan bagaimana memitigasi risikonya tersebut," ujar dia.

Selanjutnya, perusahaan juga harus memegang ketentuan anti pencucian uang (APU) dan pendanaan terorisme. Menurut dia ini harus diperjelas dan diperkuat, bagaimana sistem bisa meyakinkan identitas yang dikirimkan sesuai atau tidak dengan pemilik akun.

"Jadi sistemnya harus bisa mendeteksi, ini cocok enggak identitasnya, asli enggak. Ini kan server base, kalau chip base tidak perlu seperti ini karena jumlahnya tidak terlalu besar," imbuh dia.

Dia menambahkan, keamanan sistem informasi ini harus memiliki laporan audit sistem informasi. Perusahaan harus memenuhi laporan tersebut dengan standarisasi yang sudah ditetapkan oleh BI.

"Mereka harus memiliki rencana lanjutan. Ada yang bilang izin kok lama sekali, bukan kami tidak mendukung. Kami terus mendukung perkembangan inovasinya, karena perkembangan sistem informasi bukanlah hal yang main main. Tapi harus jelas keamanan sistemnya," tutur Eni. (hns/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed