BI Kumpulkan Bankir Hingga Kementerian Bahas Bansos Non Tunai

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengumpulkan bankir dari bank BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membicarakan penyaluran bantuan sosial (bansos) secara non tunai.

Dalam sambutannya, Deputi Gubernur BI, Sugeng, menjelaskan bantuan sosial secara non tunai diharapkan bisa mengakselerasi perluasan akses keuangan agar bisa lebih luas. "Keuangan secara non tunai bisa berdampak besar untuk Indonesia dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," kata Sugeng, dalam acara Seminar Nasional Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai sebagai strategi Perluasan Akses Keuangan Masyarakat, di Gedung BI, Jakarta, Senin (18/12/2017).

Sugeng menjelaskan, penyaluran program bansos melalui skema non tunai diharapkan bisa mendukung efisiensi karena ditargetkan bisa tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga dan tepat administrasi.

Dia menjelaskan, program bansos non tunai ini ke depannya akan lebih ditingkatkan dan diperluas. Saat ini baru mencakup 6 juta penerima program keluarga harapan (PKH) dan ditargetkan bisa diperluas menjadi 10 juta penerima.

"BI berkomitmen untuk mendukung kelancaran program bansos non tunai. Kami terus membangun agar bisa mewujudkan bansos non tunai dengan baik dengan melengkapi infrastrukur pembayaran yang andal dan aman," imbuh dia.

Menurut Sugeng, bansos juga bisa mendukung program keuangan inklusif dan didukung oleh sejumlah pilar, antara lain elektronifikasi. Dalam pilar ini termasuk implementasi gerbang pembayaran nasional (GPN) yang telah diluncurkan untuk meningkatkan interoperabilitas dan interkoneksi untuk efisiensi dalam penyaluran.

"BI juga mengawasi secara menyeluruh dari sejumlah tahapan yang ada dalam penyaluran bansos non tunai," imbuh dia.

Seminar ini dihadiri oleh bankir dari bank BUMN seperti PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Lalu ada perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Kemensos, Kemenko PMK, dan Kementerian BUMN. (wdl/wdl)