Follow detikFinance
Rabu, 16 Mei 2018 15:30 WIB

Ada Asuransi Terorisme dan Sabotase, Berminat Beli?

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Ilustrasi/Foto: Suryaman Candi/detikcom Ilustrasi/Foto: Suryaman Candi/detikcom
Jakarta - Asuransi adalah perjanjian antara penanggung (perusahaan) dan tertanggung (nasabah). Dalam hal ini nasabah diwajibkan membayar premi untuk pembayaran uang pertanggungan di kemudian hari.

Asuransi berfungsi untuk meminimalisir risiko dari kejadian-kejadian yang tidak terduga, termasuk aksi terorisme yang beberapa hari terakhir terjadi di Jawa Timur.

Saat ini, sejumlah perusahaan asuransi di Indonesia sudah memiliki produk asuransi terorisme dan sabotase.

Apa saja yang dijamin jika masyarakat membeli produk tersebut?

Mengutip data polis Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) produk ini menjamin kerusakan harta benda yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh salah satu risiko seperti terorisme dan sabotase.



Dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan, kerugian atau kerusakan atas harta benda yang dipertanggungkan secara langsung disebabkan oleh penjarahan yang terjadi selama berlangsungnya terorisme dan sabotase ini.

Namun selain pertanggungan, perusahaan asuransi juga mengecualikan kejadian misalnya pencurian atau kehilangan pada saat dan setelah peristiwa. Kemudian ada kesengajaan nasabah, wakil nasabah atas perintah tertanggung.

"Kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan nasabah, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali nasabah," tulis pasal 2 butir 1.1.4 polis, dikutip, Rabu (16/5/2018).

Dalam polis ini juga disebutkan terorisme adalah tindakan, tidak terbatas pada pemaksaan atau kekerasan hingga ancaman oleh seseorang atau sekelompok orang. Baik bertindak sendiri atau atas nama berkaitan dengan organisasi atau pemerintah dengan tujuan politik, agama, ideologi atau sejenisnya untuk memengaruhi pemerintah dan membuat publik dalam ketakutan.



Setelah kejadian, tertanggung wajib mengungkapkan fakta material yakni keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan penanggung dalam menerima atau menolak permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan premi.

"Tertanggung juga wajib membuat pernyataan yang benar tentang hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan," kata polis itu.

Dalam mengajukan klaim, nasabah diwajibkan melampirkan formulir laporan klaim, fotokopi polis, berita acara dari kepolisian atau keterangan dari kepala desa atau kelurahan terkait peristiwa tersebut. Kemudian juga melaporkan secara rinci dan lengkap terkait kerugian dan kerusakan akibat terorisme.

Untuk pembayaran ganti rugi, penanggung dalam hal ini perusahaan asuransi wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis terkait jumlah ganti rugi yang dibayar antara nasabah dan perusahaan.

(eds/eds)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed