Soal Investasi Bodong, Bos OJK: Satgas Jangan Pasif Tunggu Laporan

Jakarta - Dalam memerangi investasi ilegal atau investasi bodong dibutuhkan informasi dan laporan dari masyarakat. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso meminta Satgas Waspada Investasi harus lebih pro aktif dalam mendeteksi potensi penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi ilegal.

"Dalam hal ini Satgas jangan pasif menunggu laporan dari masyarakat. Namun juga lebih aktif turun gunung berdiskusi dengan masyarakat, melakukan pengamatan langsung dan mendeteksi lebih dini kegiatan ilegal tersebut," kata Wimboh di Gedung BI, Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Baca juga: Kerugian Akibat Investasi Bodong Tembus Rp 105 Triliun

Dia menjelaskan langkah-langkah ini penting dilakukan agar tidak terjadi kerugian masyarakat dalam jumlah besar baru Satgas bertindak. Wimboh juga mengharapkan Satgas bisa memanfaatkan jaringan dan koordinasi yang dimiliki untuk lebih aktif dalam beroperasi khususnya di luar Jawa.

"Sebagaimana kita pahami di luar Jawa belum memiliki infrastruktur pendukung yang memadai sebagaimana di Jawa," ujar dia.

Dia menyebutkan berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), penetrasi mobile internet users di Indonesia pada tahun 2017 sudah mencapai 143 juta jiwa atau 54,7% dari jumlah penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut, 90%-nya adalah masyarakat dengan kelas sosial ekonomi menengah dan bawah.

"Dari data itu dapat dibayangkan jika penawaran produk keuangan ilegal dilakukan melalui internet dan berpotensi merugikan masyarakat pengguna internet yang sebagian besar adalah masyarakat kelas menengah dan bawah," ujarnya.

Baca juga: Marak Investasi Bodong, Ketua OJK: Kalau Tidak Ditangani Bisa Kronis

Untuk itu menurut Wimboh, anggota Satgas Waspada Investasi juga harus terus meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya termasuk pemahaman terkait teknologi digital. (ara/ara)