Kebijakan itu akan tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) tentang perubahan atas POJK Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank.
"Dulu kalau bank ingin buka kantor cabang ada syarat pemambahan modal ini. Nanti bank yang buka jaringan di dalam kawasan pariwisata ini kita tidak minta untuk tambahkan alokasi modalnya," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana di Gedung OJK, Jakarta, Rabu (15/8/2018).
Baca juga: OJK Mau Bikin Aturan Baru Soal Fintech |
Nantinya pembukaan jaringan kantor bank di kabupaten atau kota dalam KSPN juga dikecualikan dari persyaratan perimbangan penyebaran jaringan jantor bank.
Dalam POJK itu juga nantinya mengatur penggolongan kredit dalam rangka kepemilikan rumah tinggal sebagai kredit produktif dalam perhitungan rasio kredit produktif. Dengan ketentuan paling tinggi 20% dari total kewajiban penyaluran kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif.
POJK itu merupakan salah satu dari paket kebijakan yang dikeluarkan OJK untuk seluruh industri keuangan. Tujuannya agar industri keuangan bisa memberikan kontribusi pada pemerintah yang berupaya meningkatkan cadangan devisa dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pada 2017 sektor pariwisata sendiri menyumbang 5,8% PDB Indonesia, menyerap 12,2 Juta pekerja dan menyumbang devisa sebesar US$ 12,4 juta pada 2016.
Untuk mendorong perekonomian melalui sektor pariwisata, pemerintah menetapkan 10 destinasi baru untuk dikembangkan, 4 destinasi yang dianggap prioritas adalah Danau Toba, Candi Borobudur, Kawasan Mandalika, dan Labuan Bajo.
Total Investasi yang diperlukan untuk pengembangan 10 destinasi pilihan sebesar US$ 20 miliar, di mana untuk pengembangan 4 destinasi prioritas dibutuhkan dana sebesar US$ 7,3 miliar.
Saksikan juga video ' Luhut Jawaban Kritik Besarnya Dana Acara World Bank-IMF di Bali ':
(das/dna)
