Atasi Rupiah, BI Didesak Batasi Transaksi Valas Perbankan

Jakarta - Bank Indonesia (BI) didesak untuk segera membatasi transaksi valas di perbankan guna mengendalikan nilai tukar rupiah yang kian melemah di level Rp 10.500 per dolar AS.Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI Paskah Suzetta usai peresmian Sistem Kliring Nasional (SKN) BI di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (29/8/2005)."BI harus segera mengawasi bahkan membatasi transaksi valas. Ini yang harus dilakukan oleh BI sehingga semua transaksi valas dapat dikendalikan," kata Paskah.Ia menjelaskan, pelemahan rupiah saat ini setidaknya dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor internal adalah masalah kepercayaan dan juga adanya kebutuhan dolar yang besar oleh Pertamina akibat tingginya harga minyak. Faktor eksternal yang menyebabkan melemahnya rupiah adalah penguatan dolar di pasar yang dipicu kenaikan suku bunga Fed. "Tapi yang penting faktor internalnya karena kebutuhan dolar meningkat akibat ada kenaikan minyak," ujarnya.Sementara instrumen kenaikan SBI dinilai Paskah tidak akan efektif membendung laju melemahnya rupiah. Kenaikan SBI bahkan dinilai akan merugikan dunia usaha karena suku bunga kredit akan naik. "Kenaikan SBI tidak akan menolong. Justru akan memperpuruk dunia usaha," ujarnya. Cara pelepasan devisa kepada BUMN dari BI juga tidak akan efektif karena bisa mengacaukan pasar. Menurutnya, BI tetap harus melakukan pembatasan transaksi valas. Untuk pembatasan transaksi valas, kata Paskah, BI bisa saja mengeluarkan ketentuan khusus. Namun berapa besar transaksi valas yang harus dibatasi, Paskah menyerahkan mekanismenya ke BI. Deputi Gubernur BI Aslim Tadjudin mengatakan, BI saat ini sedang mengkaji semua opsi-opsi untuk menguatkan rupiah. "Semua opsi itu terbuka. Sedang kita pelajari. Mudah-mudahan dalam waktu BI akan mengeluarkan kebijakan," tegasnya.Namun Aslim menolak menjelaskan lebih lanjut kapan dan apa kebijakan yang akan dikeluarkan BI. (qom/)