Utang RI Capai Rp 1.282 Triliun

Jakarta - Predikat negara pengutang memang pantas disandang Indonesia. Tengok saja total utang Indonesia yang hingga Maret 2005 mencapai Rp 1.282 triliun atau 52 persen PDB. Wuihh..!!Rincian utang tersebut adalah utang dalam valas sejumlah Rp 624 triliun dan utang dalam rupiah Rp 658 triliun. Komposisi utang negara berdasarkan jenis mata uang adalah dalam rupiah (52 persen), yen Jepang (21 persen), dolar AS (14 persen), euro (4 persen), mata uang lain (9 persen).Jumlah utang tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Jusuf Anwar saat rapat dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2005).Portofolio utang negara, menurut Jusuf, sangat rentan terhadap berbagai risiko, baik risiko refinancing dan risiko akibat perubahan suku bunga dan nilai tukar.Untuk risiko refinancing dikarenakan struktur jatuh tempo yang tidak seimbang akibat besarnya volume utang negara yang jatuh tempo dan harus dilunasi pokoknya tiap tahun pada periode 2006-2009. Risiko pasar akibat perubahan bunga dan nilai tukar rupiah, lanjut Jusuf, terjadi akibat hampir sepertiga dari total utang negara merupakan utang dengan bunga mengambang atau floating rate. Sementara risiko nilai tukar muncul akibat besarnya pinjaman luar negeri pemerintah dan sebagaian surat utang negara (SUN) dalam mata uang asing. "Risiko-risiko tersebut secara terus-menerus harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar krisis fiskal dapat dihindari dengan menerapkan strategi pengelolaan utang negara terbaik sesuai standar yang berlaku secara internasional," kata Jusuf. Selain kedua risiko di atas, terdapat hal lainnya, yakni risiko kesinambungan fiskal yang terjadi akibat besarnya jumlah utang. Hal tersebut dapat mengurangi daya dukung fiskal.Risiko lainnya adalah risiko operasional akibat kegagalan jika operasional pengelolaan utang sehari-hari tidak dikelola dengan baik dari sisi sumber daya manusia maupun kelembagaan.Pemerintah dalam tujuan pengelolaan utang negara dalam jangka panjang bertujuan meminimalkan biaya utang pada tingkat risiko yang terkendali. Untuk itu, lanjut Jusuf, financing gap dan fiscal sustainability perlu dipenuhi sesuai kondisi ekonomi makro dan biaya yang paling murah. Dalam penerbitan SUN, pemerintah tetap akan mempertimbangkan volume penerbitan yang bervariasi dan daya serap pasar, khususnya SUN yang berjangka waktu hingga 15 tahun. "Jadi jangan sampai overcrowded," tegas Jusuf.Menurut Jusuf, penerbitan SUN dalam valas dimaksudkan untuk refinancing utang dalam valas dan memperkuat cadangan devisa.Soal penerbitan surat perbendaharan negara (SPN), Jusuf mengatakan, akan dilakukan pada saat terjadi kebutuhan kas jangka pendek yang sangat mendesak atau cash missmatch. (qom/)