Pemerintah Ingatkan Ancaman Pekerja Diganti Robot

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB) Syafruddin mengajak semua pihak untuk lebih peka terhadap perkembangan zaman. Menurutnya, saat ini mulai muncul ancaman 'robot' bakal menggantikan pekerjaan manusia.

Ia mencontohkan, Arab Saudi melalui tangan dingin Putra Mahkota Pangeran Mohammed Bin Salman mereformasi tatanan negara dan arah pembangunan kerajaan Arab Saudi yang tidak lagi bergantung pada pasokan minyak bumi.

Memanfaatkan kemajuan teknologi, Arab Saudi membangun megaproyek Neom di kawasan khusus yang akan mendatangkan investasi dunia.

Baca juga: CT Bicara Peluang Robot Gantikan Manusia

Sedangkan Jepang memiliki rencana umum pengembangan sains teknologi per lima tahun untuk memanfaatkan teknologi untuk menghadapi perubahan iklim, ketidakstabilan energi, pangan dan air dunia. Jepang berencana menggantikan manusia dengan robot dan memanfaatkan artificial inteligence.

"Tidak ada lagi waktu bagi anak bangsa untuk berpangku tangan, setiap elemen harus bergegas untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi," kata Menteri PANRB Syafruddin saat pemaparan Minister Lecture dalam Kongres Teknologi Nasional 2019 yang diselenggarakan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Penerapan teknologi, kata dia, juga harus dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) mengingat mereka adalah abdi negara yang salah satu tugasnya adalah melayani masyarakat. Jangan sampai, para ASN gagap teknologi dan akhirnya tak bisa optimal memberikan pelayanan yang optimal ke masyarakat.

"Dalam penyelenggaraan tata kelola birokrasi yang lebih modern dan maju sehingga negara dan pemerintah tidak tenggelam oleh distorsi perubahan waktu dan zaman," ucap Syafruddin.

Baca juga: Robot Bisa Gantikan Manusia, Bagaimana Dampak ke Ekonomi RI?

Terkait hal tersebut pemerintah akan melakukan percepatan penerapan SPBE pada instansi pusat dan daerah untuk mewujudkan Indonesia 2045 yang maju dan modern.

Tim koordinasi SPBE nasional saat ini sedang berjuang maksimal dalam percepatan penerapan SPBE di bidang pengganggaran berbasis kinerja, kepegawaian, kearsipan, pengaduan masyarakat dan infrastruktur TIK agar dapat diselesaikan dalam 2 tahun mendatang. Sedangkan infrastruktur TIK akan selesai dalam kurun waktu 3 tahun.

Kementerian PANRB akan melaksanakan E-Gov Summit pada 28 Maret 2019 untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada instansi pusat dan daerah.

"Melalui E-Gov Summit merupakan sarana untuk melakukan perbaikan serta menjamin kualitas pelaksanaan SPBE agar dapat memadukan antara kebijakan, tata kelola dan layanan yang telah ada baik di instansi pusat maupun daerah," ungkap Syafruddin yang juga menjabat Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional. (dna/dna)