Follow detikFinance Follow Linkedin
Senin, 27 Mei 2019 23:40 WIB

Dihadiri Sri Mulyani hingga Menkes, Rapat BPJS Kesehatan di DPR Alot

Danang Sugianto - detikFinance
Foto: Danang Sugianto/detikFinance Foto: Danang Sugianto/detikFinance
Jakarta - Komisi XI sejak sore tadi menggelar rapat membahas hasil audit BPKP terhadap kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Rapat berjalan sangat alot hingga jelang dini hari.

Sebenarnya rapat hari ini, Senin (27/5) untuk mendengarkan hasil audit BPKP terhadap BPJS Keuangan. Rapat ini dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Wakil Menkeu Mardiasmo, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris dan pejabat lainnya.

Rapat dimulai sekitar pukul 16.15 WIB dimulai dengan penjabaran hasil audit oleh Ardan Adiperdana. Kemudian perwakilan pemerintah seperti Sri Mulyani dan Nina Moeloek menjabarkan terkait kondisi BPJS Kesehatan.

Awalnya disepakati rapat selesai pukul 17.30 WIB atau sebelum buka puasa, namun hingga lewat waktu itu penjabaran belum selesai dan akhirnya diperpanjang. Rapat sempat berhenti karena waktu berbuka puasa tiba. Lalu pada pukul 18.45 WIB rapat kembali dilanjutkan.


Setelah itu para anggota Komisi IX secara bergantian memberikan pandangan dan pertanyaannya. Pada awalnya disepakati rapat selesai pukul 20.30 WIB, namun kesepakatan itu dilanggar oleh anggota.

"Sebelum diteruskan kita sepakati lagi ya waktu diperpanjang lagi ya," kata pimpinan Rapat Komisi IX Ichsan Firdaus sambil mengetuk palu di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/5/2019).

Sekitar pukul 21.30 WIB pembahasan selesai dan kemudian masuk perumusan kesimpulan rapat. Intinya kesimpulan itu untuk menindaklanjuti hasil audit BPKP.

Ada 9 poin yang diusulkan anggota. Di point 3 beranak menghasilkan 5 poin tambahan. Rapat pun alot saat membahas redaksional kesimpulan tersebut.

Pembahasan lama ketika memasuki poin 3. Ada salah satu isinya yang menyebutkan bahwa Kemenkes dan BPJS Kesehatan harus menghadap Komisi IX setiap akan mengeluarkan kebijakan terkait JKN yang juga tertuang di poin 4.



5 Fraksi ingin redaksional itu tetap dimasukkan. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay yang paling ngotot akan hal itu. Sementara pihak pemerintah menolaknya

"Kalau pemerintah punya alasan yang kuat berdasarkan Undang Undangnya, saya mau saja sekarang itu di-drop. Tapi ini kan tidak ada. Kalau tidak mau sama saja pemerintah menghindari DPR, tidak menganggap DPR," tuturnya.

Tanggapan itu pun juga mendapatkan kritikan dari anggota lainnya. Mereka yang menolak menganggap poin itu melampaui kewenangan DPR. Sebab pembuatan kebijakan adalah kewenangan pemerintah.

Hingga berita ini diturunkan rapat belum juga selesai. Total waktu yang sudah dihabiskan dalam rapat ini sudah mencapai hampir 8 jam.

Sekedar informasi, BPKP mencatat hingga akhir Desember 2018 tercatat kewajiban bayar BPS Kesehatan mencapai Rp 19,41 triliun. Dari angka itu sekitar Rp 10,29 triliun sudah dibayarkan pemerintah pada November 2018. Sehingga posisi gagal bayar BPJS Kesehatan di 2018 sebesar Rp 9,1 triliun.

Selain itu ditemukan 27,4 juta data peserta perlu diperbaiki proses identifitasinya. Dia mencatat ada 17,17 juta peserta yang pencatatan nomor NIK tidak lengkap

"Ada 17,17 juta NIKnya tidak lengkap 16 digit. Lalu 0,4 juta NIK berisi campuran alfa numerik," kata Ardan

Menariknya, BPKP menemukan ada 10 juta lebih peserta yang NIKnya ganda. Itu artinya 1 NIK digunakan untuk lebih dari 1 orang peserta.

"Fasilitas kesehatannya masih belum terisi, kemudian 0,3 juta nama kita tidak berisi spesial karakter," tambahnya.

Tak hanya itu, BPKP juga menemukan kejanggalan dari sisi kepesertaan karyawan. Ardan mencatat ada 528 ribu lebih karyawan yang ternyata belum dilaporkan oleh pemberi kerja sehingga ada potensi tambahan penerimaan akibat hal tersebut.

"Lalu 2.348 badan usaha yang melaporkan penghasilannya lebih rendah dibanding yang seharusnya. Sehingga menambah potensi pengeluaran," tambahnya. (das/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed