.webp)
Terkait hal itu Kepala Humas BPJS M Iqbal Anas Ma'ruf menjelaskan, pada dasarnya pelaksanaan BPJS Kesehatan sudah dimulai sejak 2014. Lalu terkait NIK, pengimplementasian e-KTP dimulai setelahnya.
"e-KTP itu kan dimulai 2016 atau 2017. Sementara program sudah jalan dari 2014," tuturnya kepada detikFinance, Selasa (28/5/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ketika di-blended, kan tidak melihat NIK ada atau tidak. Masih terjadi ada orang NIK nya sama tapi alamatnya beda satu di Aceh satu di Jatim, dan tanggal lahir beda," katanya.
Menurutnya, perkara data memang sejak awal sudah berbeda. Dia mencontohkan untuk peserta Jamkesmas tidak ada syarat NIK.
"Setelah diperbaiki data Dukcapil itu sudah kita lakukan. Sementara kita punya keterbatasan karena Dukcapil Kemendagri tidak mengizinkan BPJS cabang berkoordinasi dengan Dukcapil daerah. Lalu data dikirim dari daerah ke Dukcapil pusat ada waktunya enggak real time," terangnya.
Terkait temuan data peserta menurut Iqbal harus diuji ulang. "Masalah data sebenarnya kalau mau pembuktian kalau dibilang double ya harus dibuktikan lah apa memang double orangnya," tambahnya.
Sebelumnya Kepala BPKP Ardan Adiperdana mengatakan pihaknya telah melakukan audit terhadap sistem kepesertaan sebanyak 208 juta peserta. Peserta itu terdiri dari 6 segmen kepesertaan.
Hasilnya ditemukan terdapat 27,4 juta data peserta perlu diperbaiki proses identifikasinya. Dia mencatat ada 17,17 juta peserta yang pencatatan nomor NIK tidak lengkap
"Ada 17,17 juta NIK nya tidak lengkap 16 digit. Lalu 0,4 juta NIK berisi campuran alfa numerik," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/5/2019).
Menariknya, BPKP menemukan ada 10 juta lebih peserta yang NIK nya ganda. Itu artinya 1 NIK digunakan untuk lebih dari 1 orang peserta.
"Fasilitas kesehatannya masih belum terisi, kemudian 0,3 juta nama kita tidak berisi spesial karakter," tambahnya.
Baca juga: BPJS Kesehatan Nunggak Rp 9 T, Kok Bisa? |
