Rapat di DPR, Jiwasraya Diminta Bikin Strategi Bayar Tunggakan

Jakarta - Komisi VI DPR telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian BUMN dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Rapat yang dilakukan secara tertutup itu membahas tunggakan polis nasabah.

Rapat yang dimulai sejak pukul 14.00 WIB itu selesai sekitar pukul 17.30 WIB. Namun awak media yang menunggu di depan ruang rapat terkecoh, lantaran Deputi Bidang Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Gatot Trihargo, Direktur Utama Asuransi Jiwasraya Hexana Tri Sasongko dan anggota Komisi VI keluar lewat pintu samping.

Gatot yang sempat ditemui enggan buka suara. Dia hanya melempar senyum sambil terburu-buru masuk ke mobil.

Sementara Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana menerangkan tentang jalannya rapat. Menurutnya rapat itu hanya membahas upaya yang dilakukan manajemen Asuransi Jiwasraya dan pemerintah sebagai pemegang saham untuk keluar masalah tunggakan polis tersebut.

Baca juga: Bahas Tunggakan Jiwasraya, DPR & Kementerian BUMN Rapat Tertutup

"Bermacam-macam upaya yang dilakukan oleh Jiwasraya. Tetapi Komisi VI melihat perlu dibuat rencana bisnis yang lebih membumi yang bisa di realisasikan. Sehingga bisa betul-betul bisnis Jiwasraya ini bisa sustain sebab menyangkut banyak jiwa," ujarnya di gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Jiwasraya sendiri memiliki beberapa rencana untuk membayar tunggakan polis yang jumlahnya mencapai Rp 802 miliar. Seperti penerbitan surat utang jangka menengah (medium term notes/MTN).

Selain itu perusahaan juga berencana membentuk anak usaha Jiwasraya Putra. Namun upaya itu masih menunggu izin dari otoritas yang berwenang.

Menurut Azam kedua upaya itu sudah cukup baik. Namun DPR meminta agar manajemen menyiapkan strategi untuk keluar dari masalah yang berkelanjutan, baik jangka pendek, menengah dan panjang.

"Kita minta rencana yang lebih detail, lebih realistis," tambahnya.

Baca juga: Soal Tunggakan Polis Jiwasraya, Rini: Nasabah Tak Perlu Khawatir

Komisi VI pun memberikan waktu kepada manajemen untuk menyiapkan strategi tersebut. Rencananya manajemen akan dipanggil kembali pada 24 Agustus 2019.

Nantinya selain direksi yang saat ini, Komisi VI juga akan memanggil direksi yang lama. Sebab masalah terkait salah penempatan investasi pada portofolio terjadi sejak 2008.

"Intinya kami minta masyarakat jangan panik. Ini manajemen ada upaya untuk membenahi permasalahan ini, dan kami optimis ini akan selesai," tutupnya.





(das/hns)