Selasa, 13 Agu 2019 15:35 WIB
Satu Lagi Bank di Bali Ditutup
Foto: Ari Saputra
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Calliste Bestari yang beralamat di Jalan Raya Denpasar-Tabanan No 7B, Banjar Grokgak Kabupaten Badung, Bali.
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Elyanus Pongsoda menjelaskan sebelumnya OJK sudah menetapkan BPR ini sebagai BPR dalam pengawasan intensif karena kinerja keuangan yang memburuk. BPR juga tidak memenuhi standar modal yang ditetapkan yaitu 8%.
Elyanus menambahkan, penetapan BDPI tersebut berlaku sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai 16 Mei 2019 dan dalam masa tersebut pemegang saham dan pengurus telah diberikan kesempatan untuk melakukan penyehatan melalui action plan yang dibuat oleh direksi.
"Dari masa itu, kinerja BPR Calliste semakin memburuk tercermin dari rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) posisi 28 Februari 2019 menjadi di bawah 4% sehingga memenuhi ketentuan ditetapkan sebagai BPR dalam pengawasan khusus sejak 29 Maret - 29 Juni 2019," kata Elyanus dalam keterangan tertulis, Selasa (13/8/2019).
Namun hingga batas waktu yang ditentukan OJK pengurus dan pemegang saham pengendali (PSP) tidak dapat merealisasikan upaya penyehatan rasio KPMM paling sedikit 8% sehingga memenuhi kriteria BPR tidak dapat disehatkan dan diteruskan ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.
"Otoritas Jasa Keuangan mengimbau kepada nasabah BPR agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku," jelas dia.
Simak Video "1.230 Fintech Ilegal Dibekukan Selama Tahun 2018-2019"
[Gambas:Video 20detik]
(kil/dna)
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Elyanus Pongsoda menjelaskan sebelumnya OJK sudah menetapkan BPR ini sebagai BPR dalam pengawasan intensif karena kinerja keuangan yang memburuk. BPR juga tidak memenuhi standar modal yang ditetapkan yaitu 8%.
Elyanus menambahkan, penetapan BDPI tersebut berlaku sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai 16 Mei 2019 dan dalam masa tersebut pemegang saham dan pengurus telah diberikan kesempatan untuk melakukan penyehatan melalui action plan yang dibuat oleh direksi.
Namun hingga batas waktu yang ditentukan OJK pengurus dan pemegang saham pengendali (PSP) tidak dapat merealisasikan upaya penyehatan rasio KPMM paling sedikit 8% sehingga memenuhi kriteria BPR tidak dapat disehatkan dan diteruskan ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.
"Otoritas Jasa Keuangan mengimbau kepada nasabah BPR agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku," jelas dia.
Simak Video "1.230 Fintech Ilegal Dibekukan Selama Tahun 2018-2019"
[Gambas:Video 20detik]
(kil/dna)
