Puan Sebut Iuran BPJS Kesehatan Naik 1 September

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan menaikkan iuran untuk semua golongan, baik peserta penerima bantuan iuran (PBI) maupun umum. Hal itu demi menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menjelaskan usulan kenaikan itu akan tertuang dalam Peraturan Presiden. Rencananya Perpres itu akan ditandatangani Presiden Jokowi bulan ini.

"Iya (ditandatangani Jokowi bulan ini). Kalau saya segera begitu ada di meja saya, saya tanda tangan," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Jika sudah diteken Perpres tersebut, kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan akan resmi berlaku. Ditegaskan Puan penerapannya akan berlaku pada 1 September 2019.

"(1 September) sudah berlaku," tuturnya singkat.

Baca juga: Iuran Naik Belum Mampu Selamatkan BPJS Kesehatan dari Defisit

Meski begitu Puan menegaskan, kenaikan tarif untuk golongan PBI tetap ditanggung oleh negara. Sehingga masyarakat yang terdaftar dalam PBI tidak perlu khawatir.

Penyesuaian tarif iuran yang diusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sendiri mencapai Rp 160.000 per bulan per jiwa untuk kelas 1 peserta umum atau non PBI. Jumlah kenaikannya mencapai dua kali lipat dari sebelumnya yang sebesar Rp 80.000.

Sedangkan kelas 3 baik PBI dan non PBI diusulkan menjadi Rp 42.000 per bulan per jiwa atau naik dua kali lipat untuk peserta PBI yang sebelumnya Rp 23.000 dan non PBI sebesar Rp 25.500.

Baca juga: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tinggal Tunggu Jokowi

Simak Video "Puan: DPR Tugasnya Mengawasi Pemerintah, Bukan 'Tukang Stempel'"
[Gambas:Video 20detik]
(das/eds)