Sindirian Jokowi ke Perbankan Dalam Negeri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para peebankan Indonesia mendoakan langkah Pemerintah yang mengusulkan omnibus law disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurut Jokowi, omnibus law ini merupakan langkah Pemerintah dalam merevisi 74 undang-undang secara berasamaan demi pembangunan Indonesia yang lebih baik ke depannya. Selama ini 74 UU dianggap sebagai penghambat.

"Kita ajukan ke DPR yang memperlambat kecepatan kita dalam membangun negara ini, harus betul kita pangkas, kalau diajukan satu-satu, 5 tahun 3 saja tidak dapat, 74 kita kumpulin, doakan disetujui dewan," kata Jokowi saat membuka Indonesia Banking Expo 2019 di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Tujuan dari omnibus law, lanjut Jokowi juga untuk menyelesaikan masalah angka pengangguran terbuka yang selama ini terdapat 7 juta jiwa.

Mantan Wali Kota Solo ini pun meminta kepada seluruh perbankan nasional baik BUMN maupun swasta membantu atau mem-backup Pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan prioritas di tanah air.

"Sektor keuangan negara kita, Indonesia, lebih kontributif pada agenda utama, jadi berikan backup ke sana, tadi sektor infrastruktur, pembangunan SDM, berikan backup ke sana, meskipun kita cari dana dari luar agar partisipasi lewat investasi atau kontribusi lain," kata Jokowi.

Bahkan dirinya juga sudah memerintahkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) agar bisa memprioritaskan swasta salam setiap kegiatan pembangunan.

"Kalau swasta tidak siap karena IRR-nya masih rendah berikan kepada BUMN karena bisa disuntik PMM, kalau BUMN nggak mau baru ambilalih pemerintah lewat APBN, tapi backup sektor keuangan perbankan sangat penting sekali agar berjalannya agenda utama, tolong ini diprioritaskan," ungkapnya.

(hek/ang)