Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 29 Nov 2019 16:48 WIB

BPJS Kesehatan Pati Tekor Rp 429,5 M

Arif Syaefudin - detikFinance
Foto: Pradita Utama Foto: Pradita Utama
Rembang - Ketimpangan antara jumlah iuran yang dibayarkan peserta dengan nominal yang harus dibayarkan untuk menanggung biaya perawatan peserta membuat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kantor cabang Pati mengalami defisit alias tekor. Bahkan nilainya mencapai Rp 429,5 Milyar.

Hal itu diungkapkan Kepala BPJS kantor cabang Pati, Surmiyati. Ia menyebut, iuran dari para peserta saat ini hanya berjumlah Rp 231,6 Milyar. Sedangkan biaya pelayanan kesehatan yang harus ditanggung BPJS senilai Rp 661,1 Milyar.

"Artinya ada selisih dari kedua angka ini. Inilah yang menjadi defisit kami," kata Surmiyati kepada wartawan, Jum'at (29/11/18).


Ia memaparkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya defisit tersebut. Mulai dari iuran peserta yang mengalami tunggakan, jenis penyakit yang cukup berat, serta tingkat kepesertaan masyarakat yang masih belum sesuai target.

"Penyebab defisit sebetulnya sudah jelas. Adalah ketidaksinkronnya antara besaran iuran dan biaya pelayanan kesehatan. Tidak sesuai dengan hitungan sebenarnya," jelasnya.

Surmiyati menyebut, ada tiga hal yang bisa menjadi solusi atas terjadinya defisit tersebut. Seperti yang diatur dalam PMK Nomor 87, diantaranya subsidi pemerintah, mengurangi benefit pelayanan, dan menaikkan iuran.

"PMK 87 sudah diatur, ada 3, yaitu pertama subsidi pemerintah, mengurangi benefit pelayanan, yang ketiga adalah menaikkan iuran. Sehingga dari ketiga ini, langkah yang diambil pemerintah adalah menaikkan iuran," jelasnya.


Kenaikan iuran kepesertaan BPJS sendiri telah ditetapkan dalam Perpres 75 tahun 2019. Khususnya bagi peserta mandiri, mulai dari kelas 3 dari yang semula Rp 25.500 kini mnjadi Rp 42 ribu per bulan. Kelas 2, dari yang semula Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu per bulan. Dan kelas 1 dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu.

"Ini sudah bukan lagi wacana, tetapi sudah ditetapkan melalui Perpres. Mulai aktif diterapkan pada tahun 2020 besok, yakni tanggal 1 Januari," paparnya.
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com