SBY Respons Masalah Jiwasraya, Ekonom: Tak Perlu Ditarik ke Masa Lalu

Vadhia Lidyana - detikFinance
Jumat, 27 Des 2019 15:48 WIB
Foto: Rengga Sancaya/detikcom
Jakarta - Staf pribadi Presiden ke-6 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Ossy Dermawan menceritakan respons SBY terkait masalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Ossy mengatakan, SBY tak mempermasalahkan jika masalah Jiwasraya ditarik ke masa malu.

"Dengan tenang SBY menjawab: Kalau di negeri ini tak satu pun yang mau bertanggung jawab tentang kasus Jiwasraya, ya.. salahkan saja masa lalu," kata Ossy dalam cuitannya di Twitter, Jumat (27/12/2019).

Lantas, benarkah kasus Jiwasraya ini perlu ditarik ke masa lalu?

Menanggapi hal itu, Ekonom Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara berpendapat bahwa masalah Jiwasraya ini tak tepat jika dikaitkan dengan masa lalu. Terutama menyalahkan pemerintahan periode sebelumnya, atau pada saat SBY menjabat sebagai presiden.

"Menurut saya nggak usah ditarik ke masalah politik, ke masa lalu. Makin runyam. Karena ini permasalahan lebih ke arah permasalahan ekonomis, bisnis, dan hukum. Jadi tanpa perlu menyalahkan rezim siapa, nggak tepat," kata Bhima kepada detikcom, Jumat (27/12/2019).


Ia menuturkan, kesalahan terberatnya ada di pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2014-2019, dan juga manajemen Jiwasraya itu sendiri.

"Menurut saya titik beratnya pada waktu itu OJK, kemudian kepada manajemennya ketika terjadi miss management. SBY punya kontribusi karena mungkin indikasi permasalahan Jiwasraya walaupun belum sampai rugi. Tapi ada kontribusi dalam pengawasan pemerintah dan OJK, di era Pak Jokowi semakin parah," terang Bhima.

Bhima mengatakan, mencari kesalahan dalam rezim masa lalu sama saja membuang-buang waktu. Langkah yang harus diambil saat ini adalah mengusut siapa tersangka, terutama yang terlibat dalam transaksi saham 'gorengan' di Jiwasraya.

"Dibandingkan menyalah-nyalahkan siapa dan segala macam. Menurut saya kejauhan. Ini kan yang bertanggung jawab kepada OJK, kemudian manajemen Jiwasraya yang melakukan miss management kah, atau fraud, atau ada tindak pidana korupsi. Itu yang lebih fokus harusnya," papar dia.


Selain itu, Bhima menyarankan pemerintah untuk menyuntikkan modal dalam membayar polis nasabah Jiwasraya yang terdampak.

"Ini akan menyebabkan krisis sosial, atau krisis kepercayaan pada perusahaan asuransi maupun BUMN secara keseluruhan. Jadi sebelum ke sana mendingan pemerintah tutup dengan penyertaan modal negara dulu. Jadi polisnya segera dikembalikan," urainya.

Meski begitu, menurut Bhima, solusi membayarkan polis ini sudah seharusnya dilakukan sejak 2018, tepatnya saat Rini Soemarno menjabat sebagai Menteri BUMN kala itu.

"Pada waktu Menteri BUMN Ibu Rini waktu itu, harusnya juga bisa melakukan beberapa solusi, selain melakukan audit investigasi. Tapi juga bisa melakukan semacam solusi, sehingga tidak menimbulkan sampai ke gagal bayar polis itu. Nah jadi itu sih bolongnya waktu itu," tandas Bhima.

Simak Video "Kejagung Buka Suara Soal Fee Broker Jiwasraya"
[Gambas:Video 20detik]
(ara/ara)