Jumat, 27 Des 2019 16:06 WIB
Belum Rilis Laporan Keuangan 2018, Jiwasraya Langgar Aturan?
Kantor Pusat Jiwasraya/Foto: Rengga Sancaya/detikcom
FOKUS BERITA
Jiwasraya di Ujung Tanduk
Jakarta - PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tak menerbitkan laporan keuangan perusahaan tahun 2018. Dari situs resmi Jiwasraya, perusahaan pelat merah itu hanya melampirkan laporan keuangan hingga tahun 2017.
Lantas, apakah Jiwasraya melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG)?
Menanggapi hal tersebut, Ekonom Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai bahwa Jiwasraya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melanggar prinsip GCG.
"Dia adalah perusahaan publik kan. Jadi dia wajib untuk mengeluarkan laporan keuangannya. Jiwasraya ini sudah salah urus yang cukup fatal. Masalah governance, tata kelola, kemudian pengambil keputusan untuk investasi saham, manajemen risiko, itu dikelola secara amatiran, tidak sesuai prinsip GCG," kata Bhima ketika dihubungi detikcom, Jumat (27/12/2019).
Dalam hal ini, Bhima menilai manajemen sangat amatir dalam mengatur perusahaan yang berakibat pada kerugian nasabah. Selain itu, ia juga menyoroti pengawasan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dinilainya kurang terutama dalam menindaklanjuti kelalaian Jiwasraya yang tidak melampirkan laporan keuangan tahun 2018.
"Kalau menurut saya ya itu, OJK, pemerintah, kemudian manajerial yang harus bertanggung jawab," tegas Bhima.
Sebelumnya, dilansir CNN Indonesia, OJK mengungkapkan bahwa Jiwasraya belum juga menyampaikan laporan keuangan tahun 2018 hingga saat ini. Oleh sebab itu, OJK akan memberikan sanksi kepada perusahaan pelat merah itu.
"Laporan keuangan (Jiwasraya) sampai saat ini belum menyampaikan, dan dikenakan sanksi seperti perusahaan lainnya jika ada keterlambatan," ujar Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot, Senin (17/9/2019).
Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko tak secara tegas menampik mengenai keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahun 2018. Justru, ia bertanya balik perihal sumber informasi tersebut di atas.
"Info dari mana? Cek saja. Belum bisa komentar tentang ini (keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahun 2018) sekarang. Nanti hubungi lagi ya," katanya singkat.
Simak Video "Kejagung Buka Suara Soal Fee Broker Jiwasraya"
[Gambas:Video 20detik]
(ara/ara)
Lantas, apakah Jiwasraya melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG)?
Menanggapi hal tersebut, Ekonom Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai bahwa Jiwasraya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melanggar prinsip GCG.
Dalam hal ini, Bhima menilai manajemen sangat amatir dalam mengatur perusahaan yang berakibat pada kerugian nasabah. Selain itu, ia juga menyoroti pengawasan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dinilainya kurang terutama dalam menindaklanjuti kelalaian Jiwasraya yang tidak melampirkan laporan keuangan tahun 2018.
"Kalau menurut saya ya itu, OJK, pemerintah, kemudian manajerial yang harus bertanggung jawab," tegas Bhima.
Sebelumnya, dilansir CNN Indonesia, OJK mengungkapkan bahwa Jiwasraya belum juga menyampaikan laporan keuangan tahun 2018 hingga saat ini. Oleh sebab itu, OJK akan memberikan sanksi kepada perusahaan pelat merah itu.
"Laporan keuangan (Jiwasraya) sampai saat ini belum menyampaikan, dan dikenakan sanksi seperti perusahaan lainnya jika ada keterlambatan," ujar Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot, Senin (17/9/2019).
Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko tak secara tegas menampik mengenai keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahun 2018. Justru, ia bertanya balik perihal sumber informasi tersebut di atas.
"Info dari mana? Cek saja. Belum bisa komentar tentang ini (keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahun 2018) sekarang. Nanti hubungi lagi ya," katanya singkat.
Simak Video "Kejagung Buka Suara Soal Fee Broker Jiwasraya"
[Gambas:Video 20detik]
(ara/ara)
FOKUS BERITA
Jiwasraya di Ujung Tanduk
