Terkait hal tersebut, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga meminta agar BPK betul-betul terbuka menyampaikan temuannya. Sehingga, masalah di Jiwasraya menjadi terang-benderang.
"Kami berharap hasilnya betul-betul terbuka sehingga terang-benderang. Tidak ada yang ditutup-tutupi, terkait percaya BPK, pasti yang terbaik," katanya di Kementerian BUMN Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita harapkan nanti bisa menjadi masukan bagi apakah kejaksaan maupun bagi kami untuk mengambil sikap," sambungnya.
Terkait adanya wacana pembentukan panja, Arya menilai, DPR melihat Kementerian BUMN serius menangani skandal Jiwasraya. Dia bilang, lebih baik DPR memantau perkembangan penanganan Jiwasraya. Dia juga bilang, DPR bisa memanggil Kementerian BUMN untuk membahas solusi penanganan Jiwasraya.
"Yang pasti gini aja, kan temen-temen DPR melihat kita serius mengerjakannya. Kalau kita sih melihatnya, lebih baik dipantau saja perkembangan apa yang kami lakukan. Mereka bisa panggil kami rapat, dan DPR juga belum undang kami rapat kan mereka kan selesai reses tanggal 10," paparnya.
"Jadi mungkin bisa jadi, mereka undang kami, bisa jadi, untuk menanyakan solusi Kementerian BUMN. Yang penting solusi, jangan dibawa-bawa ke politik," tutupnya.
(dna/dna)