Jumat, 10 Jan 2020 18:02 WIB
Jiwasraya Mau Dapat Suntikan Negara? Kemenkeu: Kita Belum Bicarakan
Foto: Ari Saputra
Jakarta - PT Asuransi Jiwasraya (Persero) belakangan menjadi sorotan khalayak banyak lantaran kasus gagal bayar yang memiliki risiko sistemik. Biasanya, sebagai perusahaan pelat merah bakal mendapatkan suntikan atau penyertaan modal negara (PMN) dalam rangka menyehatkan perusahaan.
Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata mengatakan, pemerintah belum membahas persoalan Jiwasraya sampai ke sana.
"Exercise kita belum bicarakan apakah perlu penambahan modal dari APBN atau tidak," kata Isa di kantornya, Jakarta, Jumat (10/1/2020).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan telah melakukan dua kali pemeriksaan terhadap Jiwasraya. Pertama pada 2018, dan kedua 2019.
Dalam pemeriksaan pertama itu, BPK mendapatkan 16 temuan terkait dengan pengelolaan bisnis, investasi, pendapatan, dan biaya operasional Jiwasraya tahun 2014-2015.
Jiwasraya membukukan kerugian Rp 13,7 triliun pasca September 2019. Pada posisi November 2019 Jiwasraya diperkirakan mengalami negatif ekuitas sebesar Rp 27,7 triliun. Kerugian itu karena Jiwasraya menjual produk saving plan dengan cost of fund (COF) yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi yang dilakukan secara masif sejak 2015.
Menurut Isa, permasalahan Jiwasraya sekarang sudah ditangani oleh Kementerian BUMN, BPK, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kejaksaan Agung. Di mana, upaya yang dilakukan adalah dengan mempertahankan kesinambungan polis dari produk yang dijual oleh Jiwasraya.
Salah satu yang diupayakan adalah dengan menjual anak usaha agar Perseroan mendapatkan dana segar yang bisa dimanfaatkan sebagai modal membayarkan klaim.
"Menteri BUMN sekarang sedang upayakan cara-cara yang lazim terjadi di industri asuransi khususnya pada industri jasa keuangan umumnya yakni gimana selesaikan setiap permasalahan itu B-to-B," ujar dia.
Simak Video "Kejagung Buka Suara Soal Fee Broker Jiwasraya"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/eds)
Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata mengatakan, pemerintah belum membahas persoalan Jiwasraya sampai ke sana.
"Exercise kita belum bicarakan apakah perlu penambahan modal dari APBN atau tidak," kata Isa di kantornya, Jakarta, Jumat (10/1/2020).
Dalam pemeriksaan pertama itu, BPK mendapatkan 16 temuan terkait dengan pengelolaan bisnis, investasi, pendapatan, dan biaya operasional Jiwasraya tahun 2014-2015.
Jiwasraya membukukan kerugian Rp 13,7 triliun pasca September 2019. Pada posisi November 2019 Jiwasraya diperkirakan mengalami negatif ekuitas sebesar Rp 27,7 triliun. Kerugian itu karena Jiwasraya menjual produk saving plan dengan cost of fund (COF) yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi yang dilakukan secara masif sejak 2015.
Menurut Isa, permasalahan Jiwasraya sekarang sudah ditangani oleh Kementerian BUMN, BPK, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kejaksaan Agung. Di mana, upaya yang dilakukan adalah dengan mempertahankan kesinambungan polis dari produk yang dijual oleh Jiwasraya.
Salah satu yang diupayakan adalah dengan menjual anak usaha agar Perseroan mendapatkan dana segar yang bisa dimanfaatkan sebagai modal membayarkan klaim.
"Menteri BUMN sekarang sedang upayakan cara-cara yang lazim terjadi di industri asuransi khususnya pada industri jasa keuangan umumnya yakni gimana selesaikan setiap permasalahan itu B-to-B," ujar dia.
 |
Simak Video "Kejagung Buka Suara Soal Fee Broker Jiwasraya"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/eds)
