Bagaimana Tren Transaksi Pakai QR Code di Kawasan Timur?

Anisa Indraini - detikFinance
Sabtu, 11 Jan 2020 17:45 WIB
Ilustrasi/Foto: Tim infografis Fuad Hasim
Makassar - Bank Indonesia (BI) terus mendorong sistem pembayaran elektronik berbasis barcode atau Quick Response (QR) Code Indonesian Standard (QRIS). Tidak hanya di kota besar seperti Jakarta, tetapi juga di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Sebenarnya, seberapa besar penetrasi transaksi menggunakan non tunai di Kawasan Timur?

Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) Ricky Satria mengatakan, transaksi menggunakan non tunai saat ini belum marak diterima masyarakat di KTI. Terutama untuk kalangan di pasar tradisional.

"Kalau Indonesia Timur ini memang rendah, terutama di pasar tradisional atau informal. Jadi kita berharap ini kecil-kecil bisa kita sasar agar lebih merata," kata Ricky di Celebes Convention Center, Makassar, Sabtu (11/1/2020).



Sejak QRIS diluncurkan pada 17 Agustus 2019, saat ini ada 1,7 juta pedagang di seluruh Indonesia yang melayani penjualannya melalui sistem QRIS. Angka itu masih didominasi oleh kota-kota besar di Pulau Jawa.

"Secara provinsi masih didominasi oleh beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah. Sisanya beberapa kepulauan lain seperti Denpasar Bali," terangnya.

Sampai akhir tahun 2020, BI menargetkan 5 juta pedagang terhubung dengan sistem QRIS. Untuk mencapai itu pihaknya akan terus melakukan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat.

Untuk mendorong implementasi keuangan digital di KTI, BI Sulawesi Selatan menggelar kegiatan Kawasan Timur Indonesia Digital Festival 2020 (KTI DIGIFEST 2020) yang dipusatkan di Celebes Convention Center, Makassar. Dalam acara ini, disediakan ratusan tenant terdiri dari kuliner, pakaian, hingga aksesoris yang transaksi pembayarannya wajib menggunakan QRIS.

Dipilihnya Makassar lantaran Sulawesi Selatan menjadi pusat ekonomi, pariwisata, kuliner, pendidikan, dan jasa kesehatan untuk KTI.

Bagaimana Tren Transaksi Pakai QR Code di Kawasan Timur?




Simak Video "Mendagri Tito Usul Transaksi Nontunai di Lingkungan Pemerintahan"
[Gambas:Video 20detik]
(eds/eds)