Follow detikFinance Follow Linkedin
Senin, 13 Jan 2020 10:52 WIB

Rekam Jejak Asabri, BUMN yang Diduga Ada Korupsi Rp 10 T

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Gedung Asabri/Foto: Hasan Al Habshy
Jakarta - Nama PT Asabri (Persero) tiba-tiba mencuat ke publik di tengah ramainya skandal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) lantaran Menko Polhukam Mahfud Md menyebut adanya dugaan korupsi di atas Rp 10 triliun. Jumlah ini tak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya.

Sebagai asuransi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan perlindungan pada anggota TNI, Polri dan ASN Kementerian Pertahanan, Asabri terhitung punya usia yang tak muda.

Mengutip laman Asabri, Senin (13/1/2020), mulanya prajurit TNI, anggota Polri dan PNS Dephan/Polri menjadi Peserta Taspen (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) yang didirikan pada tanggal 17 April 1963 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963.


Namun dalam perjalanannya, keikutsertaan prajurit TNI dan anggota Polri dalam Taspen mempengaruhi penyelenggaraan Program Taspen. Ada beberapa sebab, pertama, perbedaan Batas Usia Pensiun (BUP) bagi prajurit TNI dan anggota Polri yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 dengan PNS yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969. Kedua, sifat khas prajurit TNI dan Polri memiliki risiko tinggi, banyak yang berhenti karena gugur atau tewas dalam melaksanakan tugas.

Ketiga, adanya kebijaksanaan pemerintah untuk mengurangi jumlah prajurit secara besar-besaran dalam rangka peremajaan yang dimulai pertengahan Tahun 1971. Keempat, jumlah iuran yang terkumpul pada waktu itu tidak sebanding dengan perkiraan klaim yang akan diajukan oleh para peserta.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka Dephankam saat itu memprakarsai terbentuknya lembaga asuransi yang sesuai, yakni Perusahaan Umum Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Perum Asabri) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1971 pada tanggal 1 Agustus 1971, dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hari Jadi Asabri.

"Dalam upaya meningkatkan operasional dan hasil usaha, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 bentuk badan hukum perusahaan dialihkan dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)," bunyi keterangan Asabri.

Selanjutnya
Halaman
1 2
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com