Usulan Gerindra Agar Iuran BPJS Kesehatan Tak Bebani Masyarakat

Jakarta - Fraksi Partai Gerindra DPR Rl mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan khususnya untuk kelas III. Keputusan itu dinilai membebani masyarakat.

Anggota Komisi IX Fraksi Gerindra, Putih Sari meminta Pemerintah agar mencari cara lain untuk menutup defisit BPJS Kesehatan, bukan dengan menaikkan tarif iurannya.

"Kenaikan ini akan makin membebani rakyat. Pemerintah (harusnya) mengusahakan cara lain menutup defisit BPJS Kesehatan dengan melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta, termasuk membuka potensi dana filantropi," kata Putih di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Baca juga: Ramai Protes BPJS Kesehatan, Menkes Terima 12 Usulan dari DPR

Jika kenaikan tidak dapat dihindari, pihaknya menyodorkan usulan tiga skema alternatif untuk mengatasi kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Pertama, sebagian PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) kelas III yang tidak mampu agar dimasukkan ke Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Kedua, apabila tidak memungkinkan masuk ke PBI, sebagian secara sementara dicarikan dana filantropi untuk mendanai kenaikan iuran," inginnya.

Ketiga, Pemerintah diminta memberikan pemahaman agar peserta PBPU yang tidak mau bayar kenaikan tapi mampu tetap harus membayar.

"Hal ini perlu dilakukan untuk menutup defisit di PBPU dan juga bagi dana PBI," ucapnya.

Baca juga: Jumlah Peserta BPJS Kesehatan Turun Kelas Nambah Jadi 792.854 Orang

(eds/eds)