Komisi XI DPR Usul Bubarkan OJK, Fungsinya Dikembalikan ke BI

Hendra Kusuma - detikFinance
Selasa, 21 Jan 2020 14:08 WIB
Foto: Tsarina/detikcom/Wakil Ketua Komisi XI Eriko Sotarduga
Jakarta - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membuka peluang fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikembalikan lagi pada Bank Indonesia (BI). Pasalnya, Komisi XI DPR RI sudah membentuk panitia kerja (panja) mengenai pengawasan kinerja industri jasa keuangan, dengan prioritas pembahasan atas permasalahan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), AJB Bumiputera 1912, PT Asabri (Persero), PT Taspen (Persero), dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Melalui panja itu, Wakil Ketua Komisi XI Eriko Sotarduga mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh termasuk pada undang-undang (UU) OJK. Pasalnya, masalah gagal bayar yang dialami Jiwasraya menandakan sistem pengawasan OJK tidak berjalan maksimal.

"Iya terbuka kemungkinan, sangat jelas, sangat terbuka kemungkinan. Dulu kan OJK atas kerja Komisi XI dipisahkan dari BI. Apakah ini memungkinkan juga akan OJK dikembalikan ke BI, ya bisa saja. Di Inggris dan beberapa negara sudah terjadi. Nah ini kami evaluasi," kata Eriko di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Selasa (21/1/2020).


Eriko menjelaskan bahwa pemisahan fungsi pengawasan industri keuangan dari BI ke OJK juga awalnya karena krisis keuangan. Pada saat itu, BI diinstruksikan agar fokus mengurus masalah moneter dan pengawasan terhadap industri keuangan jatuh kepada OJK.

"Dulu teman-teman melakukan hal itu untuk pengawasan yang lebih baik. Nah ternyata, hasilnya nggak maksimal. Tapi kan kita nggak boleh salahkan begitu saja, apa sebenarnya kekurangan aturan main di kita. Kemudian bagaimana pelaksanaannya di lapangan," ujar dia.


Oleh karena itu, lanjut Eriko, evaluasi yang akan dilakukan Komisi XI DPR RI juga tidak menutup kemungkinan akan merevisi UU OJK dan UU BI. Evaluasi itu pun nantinya dimasukkan ke dalam program legislasi nasional (prolegnas).

"Ini kan kita sekarang sedang bahas UU prioritas, UU BI, RUU OJK, cuma ini kan kita harus selesaikan omnibus law dulu sesuai permintaan pemerintah. Tapi nanti kami akan masuk ke UU perubahan BI, UU perubahan OJK, dan lain-lain," ungkap dia.


Komisi XI DPR Buka Peluang Fungsi OJK Dikembalikan ke BI


Simak Video "Data Nasabah KreditPlus Bocor dan Dijual, Begini Respons OJK"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/ara)