Ada Alokasi KUR Rp 1 T/Provinsi Buat Garap Sektor Pertanian

Vadhia Lidyana - detikFinance
Senin, 27 Jan 2020 11:47 WIB
Foto: Rapat Kerja nasional (rakernas) Pembangunan Pertanian 2020 (Vadhia Lidyana/detikFinance)
Jakarta -

Setiap provinsi di Indonesia mendapatkan jatah pengajuan kredit usaha rakyat (KUR) Rp 1 triliun untuk mengembangkan sektor pertanian. Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, melalui kerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) ini, harapannya pembangunan pertanian tahun 2020 dapat tercapai.

"Saya berharap KUR menjadi kekuatan baru kita. Dan kerja sama dengan perbankan ini luar biasa," kata Syahrul dalam pembukaan rapat kerja nasional (rakernas) pembangunan pertanian 2020 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (27/1/2020).

Ia menuturkan, dengan masing-masing provinsi mendapat Rp 1 triliun tersebut, maka totalnya KUR yang disediakan untuk setiap provinsi di seluruh Indonesia mencapai Rp 34 triliun.

"Saya ingin katakan bahwa besok itu salah satu yang harus diselesaikan, satu provinsi Rp 1 triliun, berarti ada Rp 34 trilun, bapak selesaikan besok. Mau diapakan dana KUR itu? Kan nggak mungkin kita bisa maju kalau moda awal pertaniannya tidak bisa dihitung," papar Syahrul.

Dengan KUR ini, harapannya pasokan komoditas pertanian di Indonesia bisa diproduksi secara mandiri.

"Kalau impor memang mudah. Bawang putih sampai Rp 12 triliun. Sapi 600.000 ton setiap tahun setara dengan 1,2 juta ekor. Apakah ini kita biarkan terus? Oleh karena itu KUR dipakai, saya akan kontrol dengan para gubernur, satu provinsi dapat Rp 1 triliun. Dan kami akan persiapkan ini," terangnya.

Caranya, ia mengatakan, juga dengan mengedepankan teknologi pertanian, seperti drone.

"Modern adalah bagian dari hidup besok. Tidak bisa lagi mengandalkan pertanian dengan kerbau. Zaman saya Lurah pertanian dikelola dengan kerbau, kemudian hand tracktor, kemudian naik jadi traktor roda 4. Kemudian drone, dengan cara combine system dengan model-model yang ada. Hari inilah yang kira-kira akan dibincangkan oleh kit," imbuh Syahrul.

Namun, ia menegaskan, petani yang bisa jadi penerima KUR ini harus tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Sehingga, ada sharing informasi dalam mengelola dana KUR tersebut antar petani di lintas daerah, dan bisa tercipta industri kecil di sektor pertanian.

"Kalau dia mau menerima ya harus bergabung dengan Gapoktan. Oleh karena itu minta izin, saya pakai ini istilahnya pleton perang, itu adanya di Gapoktan. Dengan pelurunya adalah KUR. Di Gapoktan dan Kostra Tani itu ujungnya sharing factory. Sudah ada industri kecil," pungkas dia.



Simak Video "Hadapi Corona, Stok Beras RI Selama Ramadhan Lebih dari Cukup"
[Gambas:Video 20detik]
(dna/dna)