Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 19 Feb 2020 20:45 WIB

(Lagi-lagi) DPR Mau Panggil Erick Thohir, Bahas Ganti Rugi Jiwasraya

Vadhia Lidyana - detikFinance
Erick Thohir Foto: Azizah/detikcom
Jakarta -

Panitia Kerja (Panja) atas kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dari Komisi VI DPR RI akan kembali memanggil Menteri BUMN Erick Thohir pekan depan. Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi VI Andre Rosiade. Panja akan membahas lebih lanjut skema pengembalian dana nasabah yang dirugikan kasus yang menimpa perusahaan pelat merah tersebut.

"Panja Jiwasraya Komisi VI akan melakukan rapat minggu depan, kalau tidak salah hari Rabu (26/2). Di mana kita akan mendengarkan keterangan dari Menteri BUMN atau Wamen yang mewakili. Opsi yang akan ditawarkan kepada DPR untuk penyelesaian kasus Jiwasraya," ungkap Andre di Kantor Pusat Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Menurut Andre, dalam penyampaian opsi penggantian dana nasabah yang sudah disampaikan Erick sebelumnya masih ada yang perlu dievaluasi. Sehingga, rapat mendatang Komisi VI akan menagih evaluasi tersebut.

"Waktu pertemuan bulan lalu kan berbagai opsi sudah ditawarkan ke Komisi VI. Kita sudah mengkiritisi dan meminta untuk dievaluasi kembali. Insyaallah minggu depan mungkin akan dipresentasikan kembali ke kami," terang Andre.

Andre pun menyoroti soal kerugian negara akibat kasus Jiwasraya yang diprediksi Kejaksaan Agung (Kejagung) bertembah jadi Rp 17 triliun. Namun, Komisi VI masih menunggu hasil audit investigasi akhir yang dilakukan Kejagung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Selagi menunggu maka kami lakukan dua hal yang prioritas, opsi final penyelesaian Jiwasraya, mau diapakan Jiwasraya ke depan, mau disehatkan atau kita likuidasi. Kedua, kapan uang nasabah bisa dicil. Nah itu yang menjadi fokus kami dulu sampil menunggu hasil audit investigasi selesai dari Kejagung dan BPK," tandasnya.

Sebelumnya, Erick Thohir menyatakan Jiwasraya bakal mulai membayar tunggakan ke nasabah pada akhir Maret 2020. Bahkan, ada kemungkinan lebih cepat.

"Dan Insyaallah kami dari jajaran kementerian, dan tentu tim Jiwasraya sesuai saran yang disampaikan juga kita berupaya, menyelesaikan mulainya pembayaran awal di bulan Insyaallah Maret akhir. Tapi kalau bisa lebih cepat, kita coba lakukan," kata Erick dalam rapat panja Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu kemarin (29/1/2020).

Dia bilang, pembayaran tunggakan bisa dilakukan pada Maret asalkan skema penyelamatan Jiwasraya bisa disetujui DPR RI.

"Kalau konsep yang kita paparkan secara tertutup itu bisa disetujui," ujarnya.



Simak Video "Kejagung Buka Suara Soal Fee Broker Jiwasraya"
[Gambas:Video 20detik]
(dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com