Erick Thohir: Kasus Jiwasraya Tak Perlu Dipolitisasi Lagi!

Kementerian BUMN tengah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyelesaikan masalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Khususnya terkait pembayaran kewajiban ke nasabah.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pada Maret ini bakal ada kepastian terkait pembayaran tersebut. Asal, skema restrukturisasi perusahaan disetujui semua pihak.

"Insya Allah Maret kita sudah mulai bisa memberikan sesuatu ke masyarakat yaitu nasabah tapi dengan restukturisasi yang disetujui semua pihak. Supaya payung hukumnya jelas," katanya dalam acara Economic Outlook 2020 yang diselenggarakan CNBC Indonesia di Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Erick pun kemudian meminta agar masalah ini tidak di bawa ajang politik. Erick pun mengaku heran, terlebih dirinya baru masuk ke Kementerian BUMN.

"Jangan ini dijadikan ajang politik seakan-akan ini mau melakukan ini. Loh kita di sini baru masuk, apa hubungannya kita mau melakukan sesuatu yang kontra produktif buat Jiwasraya," terangnya.

"Kasus Jiwasraya sebuah kebobrokan yang harus kita setop, karena merampok pensiunan dan proses hukumnya sudah jalan, tak perlu dipolitisasi lagi," sambungnya.

Dia menambahkan, saat ini pihaknya tengah berupaya menyelesaikan masalah Jiwasraya. Ini membuktikan jika negara hadir untuk masyarakat.

"Justru memastikan negara datang kepada rakyatnya alhamdulilah dukungan solid tinggal prosesnya berjalan dengan baik," tambahnya.