Pemerintah Minta Direksi Bank Mandiri Diganti

Jakarta - Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) diketahui akan mengganti jajaran direksi Bank Mandiri dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) mendatang. "Ada agendanya (pergantian direksi). Materinya adalah domain pemegang saham, kita hanya menjalankan agenda RUPS," kata Dirut Bank Mandiri, Agus Martowardoyo disela acara ulang tahun Jamsostek ke-28 yang berlangsung di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (5/12/2005). Rencananya, RUPSLB ini akan digelar pada minggu ketiga Desember ini. Perombakan direksi ini dikabarkan karena menurunnya kinerja Bank Mandiri dalam tahun ini.Mengenai tingginya, kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) bank terbesar di Indonesia ini, Agus mengatakan, secara nasional sudah turun menjadi 24 persen. Namun sangat wajar kalau memberikan perhatian yang tinggi untuk konsolidasi kredit di sektor korporasi."Secara umum tren NPL Bank Mandiri turun pada saat tren industri perbankan NPL relatif naik dari 7 ke 8, NPL Bank Mandiri turun, tren dari profitabilitas naik dan tren dari pengendalian biaya terkendali," kata Agus.Menurutnya, saat ini yang terjadi adalah tren penurunan tren, karena Bank Mandiri sudah melakukan program penyehatan loan yang cukup intensif dan mulai menghasilkan.Sedangkan mengenai kenaikan Bank Indonesia (BI) rate, Agus menilai, yang harus lebih diperhatikan adalah tingkat bunga penjaminan. Pasalnya, tingkat bunga penjaminan membuat masyarakat tahu tingkat bunga deposito dan dana bisa sampai ke tingkat berapa.Sedangkan dampak kebijakan pemerintah yang menaikkan BBM yang menyebabkan melejitnya inflasi dan BI yang menaikkan suku bunga, menurut Agus, implikasinya masih terlihat pada tahun 2006. Bank-bank yang selama lima tahun terakhir tumbuh rata-rata 28 persen mungkin akan turun di bawah 15-20 persen. (ir/)