Aturan Tambah Utang untuk Lawan Corona Dibahas, Kapan Terbit?

Hendra Kusuma - detikFinance
Selasa, 31 Mar 2020 23:35 WIB
Petugas Cash Center BNI menyusun tumpukan uang rupiah untuk didistribusikan ke berbagai bank di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan uang tunai jelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mengungkapkan jumlah transaksi penarikan uang tunai sudah mulai meningkat dibanding bulan sebelumnya yang bisa mencapai penarikan sekitar Rp1 triliun. Sedangkan untuk Natal dan tahun baru ini secara khusus mereka menyiapkan Rp3 triliun walaupun sempat diprediksi kebutuhannya menyentuh sekitar Rp3,5 triliun. (FOTO: Rachman Haryanto/detikcom)
Ilustrasi/Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Sektoral, Candra Fajri Ananda mengatakan rencana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) recovery bonds sedang dibahas. Obligasi atau surat utang pemerintah ini dalam bentuk rupiah yang bisa dibeli oleh Bank Indonesia (BI) dan investor, baik pelat merah maupun swasta.

Dana hasil penerbitan obligasi itu disalurkan oleh pemerintah kepada perusahaan berupa kredit khusus. Tujuannya untuk menjaga keberlangsungan usaha agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah pelemahan ekonomi gara-gara virus corona (COVID-19).

"Recovery bonds diskusi kita belum selesai, nanti akan dibahas oleh KSSK, nanti akan kita lihat dalam 1, 2 hari ini," kata Candra saat diskusi 'Meneropong Fiscal Policy Atasi Corona, Jakarta, Selasa (31/3/2020).

Menurut Candra, rencana penerbitan recovery bonds masih dibahas dengan ketat oleh pemerintah dan KSSK lantaran adanya trauma masa lalu yakni pada mekanisme bantuan likuiditas yang pernah dikucurkan pada era 1998, yakni Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).


Meski demikian, Guru Besar Universitas Brawijaya menyebut aturan penerbitan recovery bonds ini akan terbit dalam beberapa hari ke depan di luar dari Perppu pelebaran defisit APBN tahun 2020.

"Mungkin itu akan dimasukkan dalam Perppu lain, tapi itu salah satu sumber pembiayaan yang harus dimunculkan," jelasnya.

Perlu diketahui, setelah menerbitkan stimulus I dan II, pemerintah sedang menyiapkan stimulus lanjutan yang tujuannya menjaga daya beli masyarakat dan keberlangsungan usaha.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan khusus yang keberlangsungan usaha pemerintah akan mengucurkan kredit khusus yang dananya berasal dari penerbitan surat utang.

"Ini untuk mengurangi PHK, kita ingin menjaga supaya perusahaan, dunia usaha yang butuh cashflow, butuh likuiditas keuangan," kata Susi saat video conference BNPB, Jakarta, Kamis (26/3/2020).

Bagi perusahaan yang ingin mendapatkan kredit khusus ini, kata Susi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain perusahaan tidak boleh melakukan PHK, kalau pun PHK harus tetap mempertahankan 90% pegawainya tanpa mengurangi sepeser pun pendapatannya.


Surat utang yang diterbitkan pemerintah ini dinamakan recovery bonds dalam bentuk rupiah. Nantinya yang akan membeli surat utang ini adalah Bank Indonesia (BI) atau pihak swasta yang mampu melakukan ekspor.

Untuk melaksanakan kebijakan itu, Susi mengaku pemerintah harus menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) agar BI bisa membelinya.



Simak Video "Nirina Zubir Unggah Catatan Mendiang Ibunya yang Pertanyakan Surat Tanah"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/hns)