.webp)
Kementerian Keuangan telah menyatakan defisit melebar 0,8% ke 2,5% dari target APBN tahun 2020. Hanya saja karena banyak uang negara yang dipakai untuk menanggulangi pandemi corona, pemerintah juga sedang menimbang rekomendasi Banggar DPR mengenai pelebaran defisit anggaran sampai 5% terhadap PDB.
Komisi XI DPR menyarankan pemerintah untuk memaksimalkan sumber dana di APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan akibat pelebaran defisit.
Anggota Komisi XI DPR, Kamrussamad mengatakan banyak sumber dana yang bisa dimanfaatkan pemerintah ketimbang menerima bantuan pembiayaan dari lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia.
"Sejumlah sumber pendanaan bisa dioptimalkan oleh Menkeu antara lain Sisa Anggaran Tahun Lalu (SAL), akumulasi dari sisa anggaran tahun sebelumnya (SILPA)," kata Kamrussamad kepada detikcom, Jakarta, Kamis (26/3/2020).
Tidak sampai di situ, pemerintah juga bisa memaksimalkan dana pungutan bea ekspor sawit di BPDPKS, dana lingkungan hidup di BPDLH, dana APBN dengan kode BA99 yang dikelola Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).
Selanjutnya, ada juga dana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang nilainya sekitar RP 150 triliun, cadangan devisa yang dikelola Bank Indonesia (BI) yang sekitar US$ 130 miliar serta menerbitkan surat utang negara dengan bunga di bawah 5%.
"Menkeu Sri Mulyani tahu betul masih banyak sumber pendanaan dari dalam negeri untuk corona. Misalnya dalam postur APBN dan APBD dari kebijakan refocusing dan realokasi anggaran melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2020 sudah tepat. Tinggal memastikan implementasi berjalan efektif," jelasnya.
Dirinya menyarankan agar Kementerian Keuangan memaksimalkan sumber pembiayaan di dalam negeri ketimbang meminta bantuan kepada IMF, Bank Dunia hingga lembaga internasional lainnya.
"Jika Menkeu Sri Mulyani memiliki jiwa nasionalisme dan keberpihakan terhadap masa depan ekonomi Indonesia maka pasti akan menghindari pinjaman dari IMF karena berpotensi menggadaikan kedaulatan ekonomi nasional di masa mendatang," ungkap dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan mencari sumber pembiayaan akibat melebarnya defisit dengan banyak opsi.
"Nah dari sisi pembiayaan, kita gunakan seluruh sumber pembiayaan konvensional maupun kemungkinan terjadinya sumber non konvensional yang butuh landasan hukum baru. Termasuk dalam kajian kita, termasuk yang kami sampaikan ke Presiden, yakni gimana bisa meningkatkan respons kita dalam membuat surat berharga dari pemerintah alami tekanan," kata Sri Mulyani saat videoconference, Jakarta, Selasa (24/3/2020).
Salah satu pembiayaan yang bisa diambil pemerintah bisa berasal dari multilateral, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku sudah berkonsultasi dengan Bank Dunia (WB), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Asian Development Bank (ADB).
Sri Mulyani bilang konsultasi itu untuk mendapatkan skema pembiayaan yang tidak merugikan ekonomi nasional ke depannya.
(hek/dna)
