Pemerintah membutuhkan pembiayaan Rp 1.439,8 triliun untuk menambal defisit APBN 5,07%. Pembiayaan tersebut antara lain akan dipenuhi dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 506,8 triliun hingga akhir 2020, dan Rp 300 triliun dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah dan Global Bond.
"Hitung-hitungan kami, jika Rp 856,8 triliun perhitungan kami kayaknya belum perhitungkan gunakan SAL dan global bond. Jika Rp 300 triliun penggunaan SAL dan global bond, maka penerbitan SBN rupiah Rp 506 triliun, dan jika dilelang akhir tahun kurang lebih Rp 28 triliun per lelang dan insyalah sebagian besar bisa diserap pasar investor domestik dan asing," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam rapat kerja gabungan secara virtual dengan Komisi XI, Kemenkeu, OJK, dan LPS, Rabu (6/5/2020).
Dari surat utang Rp 506,8 triliun tersebut, 25% nya akan dibeli oleh Bank Indonesia (BI). Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1/2020, BI memang diizinkan untuk membeli surat utang pemerintah di pasar lelang.
"Jika diambil maksimum Rp 506 triliun, maka 25% sekitar Rp 125 triliun ini kemudian kemungkinan BI akan beli SBN di pasar perdana kebutuhan APBN above the line," urainya.
Menurut Perry, hal ini sudah disepakati dengan Kemenkeu. Adapun pertimbangan maksimal pembelian surat utang Rp 125 triliun tersebut agar yield-nya tidak naik,
"Kami lihat seperti apa. Mekanisme sudah disepakati dengan Kemenkeu untuk above the line dengan jumlahnya agar yield tidak naik. Kita competitive bidder," tegas Perry.
Simak Video "Pemerintah Kucurkan Dana Insentif Rp 123,4 Triliun untuk UMKM"
[Gambas:Video 20detik]
(fdl/fdl)
