Tambal Defisit APBN, BI Beli Surat Utang Pemerintah Sampai Rp 125 T

Vadhia Lidyana - detikFinance
Rabu, 06 Mei 2020 13:16 WIB
Pengembalian Uang Korupsi Samadikun

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Toni Spontana (tengah) menyerahkan secara simbolis kepada Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Sulaiman A. Arianto (ketiga kanan) uang ganti rugi korupsi Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) dengan terpidana Samadikun Hartono di Gedung Bank Mandiri, Jakarta, Kamis (17/5/2018). Mantan Komisaris Utama PT Bank Modern Samadikun Hartono terbukti korupsi dana talangan BLBI dan dihukum 4 tahun penjara serta diwajibkan mengembalikan uang yang dikorupsinya sebesar Rp 169 miliar secara dicicil. Grandyos Zafna/detikcom

-. Petugas merapihkan tumpukan uang milik terpidana kasus korupsi BLBI Samadikun di Plaza Bank Mandiri.
Foto: grandyos zafna
Jakarta -

Pemerintah membutuhkan pembiayaan Rp 1.439,8 triliun untuk menambal defisit APBN 5,07%. Pembiayaan tersebut antara lain akan dipenuhi dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 506,8 triliun hingga akhir 2020, dan Rp 300 triliun dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah dan Global Bond.

"Hitung-hitungan kami, jika Rp 856,8 triliun perhitungan kami kayaknya belum perhitungkan gunakan SAL dan global bond. Jika Rp 300 triliun penggunaan SAL dan global bond, maka penerbitan SBN rupiah Rp 506 triliun, dan jika dilelang akhir tahun kurang lebih Rp 28 triliun per lelang dan insyalah sebagian besar bisa diserap pasar investor domestik dan asing," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam rapat kerja gabungan secara virtual dengan Komisi XI, Kemenkeu, OJK, dan LPS, Rabu (6/5/2020).

Dari surat utang Rp 506,8 triliun tersebut, 25% nya akan dibeli oleh Bank Indonesia (BI). Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1/2020, BI memang diizinkan untuk membeli surat utang pemerintah di pasar lelang.

"Jika diambil maksimum Rp 506 triliun, maka 25% sekitar Rp 125 triliun ini kemudian kemungkinan BI akan beli SBN di pasar perdana kebutuhan APBN above the line," urainya.

Menurut Perry, hal ini sudah disepakati dengan Kemenkeu. Adapun pertimbangan maksimal pembelian surat utang Rp 125 triliun tersebut agar yield-nya tidak naik,

"Kami lihat seperti apa. Mekanisme sudah disepakati dengan Kemenkeu untuk above the line dengan jumlahnya agar yield tidak naik. Kita competitive bidder," tegas Perry.



Simak Video "Siap-siap Pekan Depan Kemenkeu Lelang SUN"
[Gambas:Video 20detik]
(fdl/fdl)