Alasan Iuran BPJS Kesehatan Naik: Negara Lagi Sulit

Danang Sugianto - detikFinance
Jumat, 15 Mei 2020 03:41 WIB
Mahkamah Agung (MA) mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jaminan Kesehatan. Hasilnya, kenaikan iuran BPJS dibatalkan.
BPJS Kesehatan/Foto: Pradita Utama
Jakarta -

Tiba-tiba pemerintah mengeluarkan kebijakan yang membuat masyarakat kuas kaget. Iuran BPJS Kesehatan kembali naik.

Banyak yang mempertanyakan, kenapa keputusan itu diambil saat kondisi krisis akibat pandemi virus Corona. Pelaksana Tugas Deputi 2 Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Abetnego Tarigan menjelaskan, sebenarnya kondisi sulit itulah yang menjadi alasan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut.

"Ya terkait dengan itu sebenarnya, oleh sebab itu di dalam konteks potret negara juga kita lihat bahwa negara juga dalam situasi yang sulit kan. Artinya penerimaan negara juga menurun drastis," tuturnya, Kamis (14/5/2020).

Di tengah kondisi yang serba sulit, termasuk keuangan negara, menurutnya perlu adanya solidaritas dari semua lini masyarakat. Menurutnya kenaikan itulah bentuk solidaritas untuk menjaga agar BPJS Kesehatan tetap beroperasi.

"Jadi justru semangat solidaritas kita di dalam situasi ini. Yang menjadi penting itu perlu dimonitor oleh masyarakat setelah ini dijalankan hal-hal buruk apalagi yang masih terjadi. Ini yang mungkin bisa nanti diintervensi kementerian lembaga terkait dalam pengelolaannya," ucapnya.

Abet menjelaskan, pemerintah sudah melakukan pertimbangan atas kenaikan itu. Termasuk terhadap kemampuan bayar masyarakat.

"Memang mereka dari Kementerian Keuangan mengatakan perhitungan itu juga sudah memperhitungkan terkait dengan ability to pay-nya hal dalam melakukan pembayaran," ucapnya.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan sendiri berlaku untuk Kelas I dan II. Kenaikannya hampir dua kali lipat dan berlaku mulai 1 Juli 2020. Sedangkan untuk kelas III baru akan naik tahun 2021.

Kenaikan iuran ini seperti drama, baca di halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2