DPR Sebut Keringanan Cicilan Kredit Belum Optimal

Untuk menekan dampak ekonomi akibat COVID-19 pemerintah dan regulator mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit. Sayangnya kebijakan tersebut dinilai belum optimal.

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua Komisi XI DPR, Amir Uskara menjelaskan hal ini dinilai belum optimal karena minimnya sosialisasi ke dunia usaha baik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun dari bank ke debiturnya yang terdampak.

Amir menjelaskan kebijakan darurat ini membutuhkan implementasi yang cepat agar menahan risiko kenaikan kredit bermasalah atau non performing loan (NPL).

"Tuntutan dari dunia usaha memang mendesak, sementara waktu untuk menyiapkan perangkat aturannya sangat singkat. Hal ini menjadi salah satu penyebab, sektor jasa keuangan agak kesulitan merestrukturisasi kredit karena aturan yang mereka miliki yaitu restrukturisasi kredit saat kondisi normal," kata Amir dalam diskusi virtual, Senin (18/5/2020).

Dia mengungkapkan bank atau perusahaan pembiayaan harus selektif terutama dalam menganalisa, memilih dan memutuskan debitur yang benar-benar layak mendapat relaksasi karena usahanya terdampak Covid-19.

Menurut Amir salah satu bank yang cepat merespon kebijakan restrukturisasi ini adalah BRI, hingga kuartal I-2020 kata Amir bank dengan kode perdagangan BBRI itu telah merestrukturisasi kredit senilai 101 triliun rupiah kepada sekitar 1,4 juta debiturnya terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan pangsa terbesar bank tersebut.