Dengan melibatkan sekitar tujuh institusi, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku ruang gerak para bank BUMN pun diawasi ketat.
"Begitu kita taruh dana di bank dengan suku bunga rendah itu karena ada konsiderasinya, nah sekarang akuntabilitasnya silahkan dana itu diaudit BPKP, nanti BPK bisa lihat. Jangan dikira kalau sekarang bank terima uang dari pemerintah seneng," katanya.
"Soalnya mereka bilang waduh yang mengawasi lebih banyak, dia masih dari auditor sendiri, nanti ada BPKP, nanti BPK masuk, aparat penegak hukum nanya, jadi kalau Bareskrim Polri nanya, KPK nanya itu lebih dari 6-7 institusi melototin sekarang ini," tambahnya.
Oleh karena itu, Sri Mulyani pun percaya dana pemerintah yang ditempatkan ke himpunan bank negara (Himbara) akan dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi nasional.
"Kalau sudah transparan ini siapa yang mau, pasti masih ada aja yang berbuat jahat, tapi kalau kita sudah membangun reputasi yang sudah secara baik masa mau main-main. Saya selalu percaya karena saya orang yang beragama, kita sudah berdoa walaupun orang bisa salah ngerti, tapi Allah itu nggak salah ngerti, jadi saya tenang saja, bismillah moga ini yang terbaik untuk negara saya dan untuk kita semua," tutur Sri Mulyani.
Simak Video "Pemerintah Akan Tunda Iuran BPJS Ketenagakerjaan hingga Akhir 2020"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/hns)
