Pemerintah Mau Luncurkan Penjaminan Kredit Modal Kerja

Hendra Kusuma - detikFinance
Jumat, 03 Jul 2020 16:44 WIB
Petugas Cash Center BNI menyusun tumpukan uang rupiah untuk didistribusikan ke berbagai bank di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan uang tunai jelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mengungkapkan jumlah transaksi penarikan uang tunai sudah mulai meningkat dibanding bulan sebelumnya yang bisa mencapai penarikan sekitar Rp1 triliun. Sedangkan untuk Natal dan tahun baru ini secara khusus mereka menyiapkan Rp3 triliun walaupun sempat diprediksi kebutuhannya menyentuh sekitar Rp3,5 triliun. (FOTO: Rachman Haryanto/detikcom)
Ilustrasi/Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengaku pemerintah akan meluncurkan aturan penjaminan kredit modal kerja pada Senin (6/7). Dana program kredit modal kerja ini bersumber dari uang pemerintah yang dititipkan ke empat bank BUMN.

Kepala BKF Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan aturan penjaminan itu masih dalam tahap finalisasi dan akan dirampungkan pada akhir pekan ini.

"Dalam waktu bersamaan program penjaminan kredit modal kerja semoga Senin bisa di-launch," kata Febrio dalam acara Tanya BKF via virtual, Jumat (3/7/2020).

"Weekend ini pegawai Kementerian Keuangan terkait menyelesaikan segala kontraknya dengan Jamkrindo, Askrindo dan sebagainya, sehingga Senin bisa di-launch ada kredit modal kerja," tambahnya.

Uang negara yang dititip kepada empat bank BUMN, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN diharapkan dapat menggeliatkan kembali perekonomian Indonesia yang terdampak virus Corona. Pemerintah, kata Febrio,berharap dana sebesar Rp 30 triliun itu bisa ditingkatkan tiga kali lipat.

"Bank yang akan menyalurkan kredit modal kerja ini kan janjinya Rp 30 triliun dikalikan tiga, di-leverage menjadi Rp 90 triliun, ini memang akan sangat menunggu launch program penjaminan ini," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta empat bank BUMN menyalurkan kredit tiga kali lipat lebih besar dari dana yang dititipkan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Penempatan uang negara di bank umum itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara di Bank Umum dalam Rangka Percepatan PEN. Anggaran yang ditempatkan sebesar Rp 30 triliun.

"Kita harapkan untuk setiap satu rupiah yang ditempatkan, bisa salurkan 3 kali lipat atau 3 rupiah," kata Sri Mulyani di ruang rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (29/6/2020).

Uang negara itu dititipkan melalui mekanisme penempatan deposito. Namun pemerintah memberikan keringanan dengan menetapkan bunga hanya 80% dari suku bunga acuan saat ini. Adapun saat ini suku bunga acuan BI 7 days reverse repo berada di level 4,25%.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga bilang dana penempatan pemerintah yang sebesar Rp 30 triliun tidak boleh dimanfaatkan untuk pembelian surat berharga negara (SBN) dan valuta asing (valas).



Simak Video "Realisasi Anggaran PEN Telah Capai 45,5%"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/ara)