Bank Indonesia (BI) sepakat menanggung beban bunga dari penerbitan surat berharga negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah sebesar Rp 574,59 triliun. Beban yang ditanggung BI ini merupakan kesepakatan burden sharing atau berbagai beban dalam penanggulangan dampak COVID-19.
Kebutuhan pembiayaan pemerintah menanggulangi Corona sebesar Rp 903,46 triliun. Angka tersebut berasal dari pelebaran defisit yang mencapai Rp 1.039,2 triliun atau setara 6,34% terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Kami sudah bergandengan tangan, koordinasi erat bagaimana bersama-sama menangani upaya memulihkan ekonomi sebagai bagian dari tugas negara," kata Gubernur BI, Perry Warjiyo via virtual, Jakarta, Senin (6/7/2020).
Beban bunga dari penerbitan SBN senilai Rp 574,59 triliun ini terdiri dari penerbitan surat utang untuk kebutuhan public goods sebesar Rp 397,56 triliun dan sebagian non public goods yang nilai Rp 177 triliun.
Untuk beban bunga yang kategori public goods seluruhnya ditanggung BI 100%. Pada kategori ini pemerintah akan memanfaatkannya untuk memenuhi pembiayaan sektor kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,90 triliun, dan dukungan sektoral serta pemerintah daerah sebesar Rp 106,11 triliun.
Sementara yang non public goods BI sepakat untuk berbagi beban dengan pemerintah pada pembiayaan dukungan UMKM dan korporasi non UMKM yang toalnya sekitar Rp 177 triliun. Pada bagian ini, beban yang ditanggung pemerintah adalah sebesar BI7 Days Reverse Repo Rate dikurangi 1% dan sisanya ditanggung BI.
Misalnya, suku bunga pasar atau kupon dari SBN yang diterbitkan sebesar 8%, maka beban pemerintah 3,25%, angka itu berasal dari BI7 Days RRR dikurangi 1% (BI7 Days RRR saat ini 4,25%). Sedangkan yang ditanggung BI adalah 4,75% atau sisanya.
"Ini betul-betul dipikirkan matang, kebutuhan pendanaan terpenuhi, fiskal terpenuhi, dan market mekanisme tetap terjaga," ungkapnya.
Simak Video "Penyederhanaan Nilai Rupiah alias Redenominasi Nongol Lagi"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/dna)
