Jakarta -
Redenominasi atau menyederhanakan nilai rupiah kembali diwacanakan Pemerintah. Wacana itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024. Dalam regulasi tersebut, RUU Redenominasi masuk dalam 19 Program Legislasi Nasional Jangka Menengah Tahun 2020-2024.
Mengutip PMK 77 tahun 2020, Selasa (7/7/2020) ada 2 keuntungan atau dampak positif yang menjadi alasan Kemenkeu melanjutkan wacana redenominasi tersebut.
Pertama, redenominasi dapat menimbulkan efisiensi pada perekonomian. Pasalnya, redenominasi dapat mengurangi waktu transaksi, human error, dan efisiensi pencantuman harga barang/jasa karena sederhananya jumlah digit rupiah.
Sistem transaksi dan juga akutansi juga lebih sederhana dengan pengurangan angka nol di rupiah. Lalu, bagi negara keuntungannya ialah penyederhanaan pelaporan APBN.
Kemudian, menurut Direktur Riset Centre of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah, redenominasi bisa menaikkan martabat rupiah. Ia menilai wacana ini akan berdampak bagus dan harus cepat dibahas dan disiapkan.
"Redenominasi kan penyederhanaan dengan hilangkan nol-nya, jadi Rp 1.000 jadi Rp 1. Ini kan bisa mengangkat martabat uang kita, yang seperti tidak bernilai saat ini karena nolnya kebanyakan, jadi saya kira harusnya cepat dibahas," kata Piter kepada detikcom, Selasa (7/7/2020).
Namun, redenominasi juga memiliki kekurangan. Buka halaman selanjutnya>>>
Pengurangan jumlah angka nol di rupiah ini bisa memiliki dampak yang cukup serius jika tak dilakukan dengan hati-hati atau tanpa menyesuaikan kondisi perekonomian.
Berkaca pada Brasil di tahun 1986-1989, negara itu sampai mengalami hiperinflasi yang angkanya mencapai 500% per tahun ketika mengubah mata uang cruzeiro menjadi cruzado. Redenominasi di Brasil mengakibatkan kurs mata uangnya justru terdepresiasi secara tajam terhadap dolar AS hingga mencapai ribuan cruzado untuk setiap dolar AS.
Selain itu, menurut peneliti ekonomi Indef Bhima Yudhistira redenominasi bisa mempengaruhi penghitungan akuntansi dan adminstrasi puluhan juta perusahaan.
"Momentum pemulihan ekonomi sebaiknya jangan ada kebijakan yang kontraproduktif. Penyesuaian terhadap nominal baru akan mempengaruhi administrasi dan akuntansi puluhan juta perusahaan di Indonesia. UMKM saja ada 62 juta unit usaha," ungkap Bhima ketika dihubungi detikcom, Selasa (7/7/2020).
"Alih-alih mau pemulihan ekonomi, mereka sibuk mengatur soal nominal harga di barang yang dijual, bahan baku bahkan administrasi perpajakan," sambungnya.
Redenominasi pada rupiah juga bisa memberikan efek psikologis yang cukup berbahaya. Menurut catatan detikcom, Perencana Keuangan Aidil Akbar mengatakan efek psikologis yang berbahaya itu diakibatkan oleh psikologis yang tertanam di paradigma masyarakat, harga itu murah.
Kemudian, secara berkelanjutan keinginan belanja masyarakat akan lebih tinggi. Untuk kalangan menengah dengan kategori masyarakat yang keinginan mempunyai barang mahal namun tabungan rendah, ini akan berdampak buruk.
Oleh sebab itu, redenominasi ini perlu diterapkan dengan melakukan sosialisasi yang rutin dan berkala. Penerapannya pun harus disesuaikan dengan kondisi perekonomian masyarakat.
Simak Video "Video: Momen Mensos Ipul-Seskab Teddy Tinjau Sekolah Rakyat Jelang Dibuka"
[Gambas:Video 20detik]
.webp)
