Sri Mulyani Titip Dana di Himbara dan BPD, OJK: Bunga Akan Turun

Sri Mulyani Titip Dana di Himbara dan BPD, OJK: Bunga Akan Turun

Anisa Indraini - detikFinance
Rabu, 29 Jul 2020 13:43 WIB
Petugas Cash Center BNI menyusun tumpukan uang rupiah untuk didistribusikan ke berbagai bank di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan uang tunai jelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mengungkapkan jumlah transaksi penarikan uang tunai sudah mulai meningkat dibanding bulan sebelumnya yang bisa mencapai penarikan sekitar Rp1 triliun. Sedangkan untuk Natal dan tahun baru ini secara khusus mereka menyiapkan Rp3 triliun walaupun sempat diprediksi kebutuhannya menyentuh sekitar Rp3,5 triliun. (FOTO: Rachman Haryanto/detikcom)
Ilustrasi/Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bunga bank akan turun. Hal itu dikarenakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menempatkan dana di bank yang tergabung dalam Himpunan Bank-bank Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menjelaskan pemerintah telah menempatkan dana Rp 30 triliun di Himbara dan Rp 11,5 triliun di BPD. Langkah tersebut dinilai dapat menurunkan bunga bank.

"Ini tren suku bunga akan turun karena bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) sudah menempatkan Rp 30 triliun kemarin di Himbara dan kemarin Rp 11 triliun di BPD ini dengan suku bunga yang sangat murah," kata Wimboh dalam konferensi pers, Rabu (29/7/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bapak/ibu perbankan tentunya mempunyai kewajiban bagaimana ini direfleksikan ke dalam lending dan ini likuiditas sangat ample (cukup) tidak ada kendala secara market liquidity sehingga ini juga kesempatan akan mendorong suku bunga menjadi lebih rendah lagi," tambahnya.

Dia yakin dengan begitu akan mempercepat penyaluran kredit kepada dunia usaha dan ekonomi juga bisa pulih lebih cepat.

ADVERTISEMENT

"Dengan berbagai upaya insentif yang dilakukan pemerintah kita harapkan ini segera cepat pulih, lending growth cepat naik," ucapnya.

Kemudian penjaminan kredit untuk sektor korporasi non-UMKM dan non-BUMN sendiri telah diluncurkan dengan target kredit sebesar Rp 100 triliun hingga 2021 dengan besaran mulai dari Rp 10 miliar sampai Rp 1 triliun untuk setiap pengajuan kredit.

Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut program penjaminan kepada korporasi ini menjadi penting untuk memulihkan perekonomian Indonesia agar bisa keluar dari resesi ekonomi.

"Belanja pemerintah pusat sebagai penggerak dan pengungkit perekonomian agar kuartal III bisa jadi positif," kata Airlangga.




(ara/ara)

Hide Ads