Pembayaran Iuran Mau Ditunda, BP Jamsostek: Untuk Pengusaha

Hendra Kusuma - detikFinance
Sabtu, 22 Agu 2020 15:08 WIB
Manfaat BP Jamsostek Naik
Foto: Ilustrasi BP Jamsostek (Tim Infografis Fuad Hasim)
Jakarta -

Pemerintah mau menunda pembayaran iuran BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka membantu pelaku usaha di tengah pandemi Corona. Rencananya, insentif ini berlaku hingga akhir tahun.

Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BP Jamsostek, Irvansyah Utoh Banja mengatakan penundaan pembayaran iuran ini berlaku untuk pengusaha atau pemberi kerja.

"Relaksasi iuran untuk pengusaha atau pemberi kerja," kata Utoh saat dihubungi detikcom, Sabtu (22/8/2020).

Utoh mengaku belum mengetahui secara detil seberapa besar relaksasi iuran BP Jamsostek yang bakal diterapkan untuk para pemberi kerja ini. Dirinya mengungkapkan sampai saat ini pihaknya masih menunggu regulasi yang mengatur kebijakan tersebut.

"Kami sedang menunggu regulasinya," jelasnya.

Penundaan pembayaran iuran yang berlaku untuk pemberi kerja ini akan melengkapi kebijakan pemberian bantuan Rp 600 ribu kepada para pegawai yang bergaji di bawah Rp 5 juta per bulan dan merupakan aktif sebagai peserta BP Jamsostek.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, penerapan relaksasi ini masih menunggu payung hukumnya berupa peraturan pemerintah (PP) yang masih dalam tahap finalisasi.

"Kemarin minta untuk BPJS tenaga kerjanya, kita PP-nya sedang dalam proses penyelesaian. Semoga bisa ditunda sampai dengan Desember sehingga bisa meringankan ," kata Sri Mulyani saat menjadi pembicara kunci di acara Kongres 2 AMSI secara virtual, Sabtu (22/8/2020).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini tidak merinci secara detil mengenai relaksasi pembayaran iuran BP Jamsostek. Menurut dia, pemberian relaksasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) sudah disiapkan dengan anggaran Rp 695,2 triliun. Anggaran ini tersalurkan dalam stimulus yang bisa dimanfaatkan pelaku industri hingga masyarakat.

Meski begitu, penundaan pembayaran iuran ini tidak berlaku untuk BPJS Kesehatan. Sri Mulyani mengaku belum bisa memberikan keputusan apapun terkait kebijakan di BPJS Kesehatan.



Simak Video "Sri Mulyani Kembali Sabet Gelar Penghargaan Internasional"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/hns)