OJK Resmikan Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso meresmikan Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara. Peresmian ini merupakan wujud sinergi kolaboratif dan koordinatif dari OJK, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali.

"Keberadaan gedung baru ini menjadi simbol semangat seluruh insan OJK dalam melayani masyarakat, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Bali dan sekitarnya," kata Wimboh dalam keterangannya, Senin (21/12/2020).

Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara ini mengawasi 54 bank umum, 135 BPR/S, 17 perusahaan sekuritas, satu kantor perwakilan PT. Bursa Efek Indonesia (BEI), 82 perusahaan asuransi, 2 dana pensiun, 2 perusahaan penjaminan, 1 pegadaian, 53 perusahaan pembiayaan, dan satu modal ventura.

Dalam peresmian tersebut, ia didampingi Gubernur Bali, I Wayan Koster. Wimboh mengatakan perekonomian daerah harus menjadi tulang punggung bagi perekonomian nasional di masa recovery. Menurutnya OJK mendukung percepatan pertumbuhan daerah melalui optimalisasi peran sektor jasa keuangan dan partisipasi seluruh masyarakat di daerah yang fokus pada tiga hal.

Pertama, perluasan akses keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Sinergi antara TPAKD dan lembaga jasa keuangan terus dibangun untuk menyediakan akses keuangan dari sisi tabungan maupun pembiayaan, serta meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap produk dan layanan keuangan.

TPAKD dan industri keuangan di daerah disebut harus melihat peluang ini untuk refocusing penyaluran pembiayaan produktif kepada sektor yang terdampak dan yang mampu menyerap tenaga kerja yang besar di daerah melalui pemanfaatan teknologi.

Kedua, melakukan transformasi digital dalam mendorong UMKM untuk go digital dan berorientasi ekspor, mulai dari bank umum, BPR, dan lembaga keuangan mikro. Kolaborasi antara UMKM dengan ekosistem digital ekonomi dan keuangan juga terus didorong, salah satunya melalui marketplace UMKM-MU.

OJK kini tengah mengembangkan security crowdfunding sebagai salah satu platform pembiayaan alternatif bagi pelaku usaha UMKM dan non-UMKM. Platform ini memberi manfaat bagi pelaku usaha yang tak bankable untuk mendapatkan pembiayaan dan memberikan kesempatan bagi kalangan anak muda kreatif terutama investor pemula (startup) untuk berinvestasi.

Ketiga, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan kinerja pelaku usaha ultra mikro dan UMKM, terutama yang sulit dijangkau. OJK mencatat tingkat inklusi keuangan nasional ada di level 76,19%. Namun tingkat inklusi keuangan belum merata karena akses keuangan di wilayah perkotaan (83,6%) masih lebih tinggi daripada di wilayah pedesaan (68,5%).

Wimboh mengatakan sektor jasa keuangan terpantau stabil dengan tingkat risiko yang terjaga (NPL:3,15%), permodalan yang tinggi (CAR:23,7%), tingkat likuiditas yang masih memadai dengan didukung dana pihak ketiga yang tumbuh tinggi (12,12 YoY), meskipun kredit masih terkontraksi (-0,47 YoY).

Saat ini total kredit restrukturisasi COVID-19 mencapai Rp 934,8 triliun dari sekitar 7,5 juta debitur di perbankan (UMKM: Rp 371,1 triliun dengan 5,8 juta debitur), Rp182,3 triliun di perusahaan pembiayaan dari 4,9 juta kontrak, Rp26,4 miliar di LKM termasuk Rp 4,5 miliar di BWM.

Penempatan dana pemerintah di perbankan dengan total Rp 64,5 triliun juga telah disalurkan dalam bentuk kredit mencapai Rp 198 triliun di Bank Himbara (himpunan bank negara), Rp 24,92 triliun di BPD, dan Rp 5,89 triliun di bank syariah.

Sementara itu, kinerja perbankan, baik bank umum maupun BPR di Bali periode Oktober 2020 disebutkan terpantau sehat dan kondusif. Penghimpunan DPK tercatat sebesar Rp 110,21 triliun atau -4,33% YoY, namun secara nominal setiap bulannya mengalami peningkatan. Adapun penyaluran kredit kepada masyarakat tumbuh 0,99% YoY menjadi Rp 93,01 triliun.

Wimboh juga mengatakan industri jasa keuangan, khususnya di Provinsi Bali semakin kokoh, tumbuh dengan sehat dan berkontribusi optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.