.webp)
Pemerintah mengalokasikan anggaran penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 42,38 triliun di tahun 2021. Sekitar Rp 20 triliun akan disuntikkan kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). PMN ini ditujukan untuk menyelesaikan masalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Kenapa pemerintah tak langsung memberikan PMN kepada Jiwasraya?
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan alasan pemerintah memberikan PMN kepada BPUI pun dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang menimpa Jiwasraya. Sebab, bila PMN tersebut diberikan ke Jiwasraya, bisa langsung habis karena digunakan untuk membayar tunggakan polis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk yang BPUI tadi sudah dijelaskan intinya adalah kalau dengan kita melakukan Jiwasraya saja, jadi uang Rp 20 triliun dikasih ke Jiwasraya ya pasti habis untuk bayar-bayar polis, polis-polis yang ingin ditarik," kata Suahasil saat raker bersama Komisi XI DPR yang digelar secara virtual, Senin (8/2/2021).
Pemerintah, dikatakan Suahasil sedang melaksanakan program restrukturisasi polis melalui Indonesia Financial Group (IFG) atau BPUI. Melalui dana PMN yang maksimal Rp 20 triliun ini, nantinya melalui unit bisnis IFG Life akan menjalankan program restrukturisasi polis kepada para nasabah Jiwasraya.
"Polis yang sudah direstrukturisasi lalu dipindahkan ke IFG, maka uang Rp 20 triliun yang maksimal itu kalau diberikan nanti tetap ada di IFG," jelasnya.
"Jadi tidak dipakai untuk bayar-bayar, tidak habis, ini yang kemudian menjadi tugas dari IFG yang tentu kita juga meminta kepada Kementerian BUMN dibuatkan roadmap dan juga KPI sebagai perusahaan asuransi," tambahnya.
Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemberian PMN kepada IFG atau BPUI ini sebagai upaya pemerintah meningkatkan kepercayaan masyarakat atau nasabah terhadap produk asuransi perusahaan pelat merah.
Menurut Sri Mulyani, pemerintah sudah melakukan beberapa hal dalam penyelesaian masalah Jiwasraya. Seperti corporate action, penegakan hukum, dan membangun tingkat kepercayaan publik.
"Ada korporasi baru dibangun karena kalau tidak semuanya harus dibayar sekarang kita nggak mungkin punya kemampuan. Justru kita membangun confident baru supaya para polis holder atau nasabah baru punya kepercayaan terhadap entitas baru ini," kata Sri Mulyani.
(hek/eds)
