.webp)
Bank Indonesia (BI) tetap menjaga suku bunga acuan berada di level rendah. Bahkan hari ini saja BI memutuskan untuk kembali menurunkan suku bunga acuan BI 7 Day Reverse Repo Rate sebesar 25 bps menjadi 3,5%.
Namun penurunan suku bunga acuan itu ternyata sangat lambat pengaruhnya ke suku bunga kredit perbankan. Para bank masih menerapkan bunga kredit yang tinggi.
"Penurunan suku bunga kebijakan moneter dan longgarnya likuiditas mendorong suku bunga terus menurun, meskipun penurunan suku bunga kredit perbankan perlu terus didorong," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam pengumuman hasil RDG Bulanan secara virtual, Kamis (18/2/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: BI Turunkan Bunga Acuan ke 3,5% |
Perry menjelaskan sepanjang 2020 suku bunga acuan BI sudah turun sebanyak 125 bps dan mendorong rendahnya rata-rata suku bunga PUAB overnight sekitar 3,04%. Suku bunga deposito 1 bulan juga telah menurun sebesar 181 bps ke level 4,27% pada Desember 2020.
Namun demikian, penurunan suku bunga kredit masih cenderung terbatas, yaitu hanya sebesar 83 bps ke level 9,70% selama tahun 2020. Menurut Perry lambatnya penurunan suku bunga kredit disebabkan oleh masih tingginya suku bunga dasar kredit (SBDK) perbankan.
"Selama tahun 2020, di tengah penurunan suku bunga kebijakan BI7DRR dan deposito 1 bulan, SBDK perbankan baru turun sebesar 75 bps menjadi 10,11%. Hal ini menyebabkan tingginya spread SBDK dengan suku bunga BI7DRR dan deposito 1 bulan masing-masing sebesar 6,36% dan 5,84%," terangnya.
Nah dari kelompok perbankan yang ada ternyata SBDK yang paling tinggi ada di bank-bank BUMN sebesar 10,79%. Kemudian diikuti oleh BPD 9,80%, bank umum swasta nasional 9,67%. Sementara SBDK paling rendah adalah kantor cabang bank asing 6,17%.
Dari sisi jenis kredit, SBDK kredit mikro 13,75%, kredit konsumsi non-KPR 10,85%, kredit konsumsi KPR 9,70%, kredit ritel 9,68%, dan kredit korporasi tercatat 9,18%.
"Bank Indonesia mengharapkan perbankan dapat mempercepat penurunan suku bunga kredit sebagai upaya bersama untuk mendorong kredit atau pembiayaan bagi dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional," tutup Perry.
(das/ara)
