Hari ini komisi XI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Salah satu anggota komisi XI DPR Indah Kurnia mengungkapkan jika saat pandemi ini justru OJK mencatat surplus pada penerimaan pungutan.
"Saat pandemi justru OJK surplus penerimaan dan over target. Karena mungkin masyarakat lebih banyak menempatkan dana di perbankan, sehingga DPK tinggi ya dan itu yang buat pungutan meningkat," kata Indah dalam RDP, Selasa (30/3/2021).
Indah mengungkapkan kenaikan pungutan ini terjadi baik di perbankan maupun industri keuangan non bank (IKNB) kecuali pasar modal yang tidak lebih dari 100%.
Menurut Indah, untuk penggunaan dari kelebihan penerimaan pungutan ini harus sesuai dengan fungsi OJK dan peran OJK yang wajib mengatur, mengawasi dan melindungi.
Kemudian ada juga pertanyaan dari Wihadi Wiyanto dari fraksi Partai Gerindra yang menyampaikan keheranannya dengan surplus penerimaan yang terjadi pada OJK.
"Saat pandemi justru OJK surplus penerimaan, ada kenaikan di pungutan. Jadi tanda tanya karena selama ini kan pandemi," kata dia.
Dalam paparan, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyampaikan jika realisasi penerimaan pungutan dari industri keuangan tahun 2020 sebesar Rp 6,21 triliun.
Dengan pagu anggaran tahun ini sebesar Rp 6,2 triliun maka masih ada sisa penerimaan pungutan Rp 11,6 miliar.
Wimboh mengungkapkan kelebihan pungutan ini rencananya akan digunakan untuk penguatan dan pengembangan alias capacity building 2021.
"Kami akan menambah pendidikan formal S2 dan S3 di luar dan dalam negeri. Kami juga mengalokasikan ini untuk memperluas kesempatan pegawai pada program sertifikasi profesi berstandar internasional," ujarnya.
Simak juga 'OJK Sebut Pasar Modal Indonesia Mulai Bangkit':
