PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) berencana melakukan aksi korporasi penambahan modal. Langkah yang dipilih perusahaan dengan menerbitkan saham baru melalui skema rights issue atau dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
Direktur Utama BNI Royke Tumilaar sedikit menyinggung terkait rencana tersebut dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI hari ini. Dia menjelaskan salah satu alasan perusahaan melakukan rights issue karena modal inti yang mulai menipis.
Sebenarnya dari sisi likuiditas BNI masih cukup baik. Loan to deposit ratio (LDR) yang sering dipakai sebagai indikator likuiditas bank masih di level 87,2% pada kuartal I-2021. Lalu rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) BNI masih di 18%.
"Namun kalau CAR 18%, BNI itu modal intinya tier 1. Modal inti sekarang di 15%. Nah itu sudah agak deket dengan regulasi yang dicanangkan di 14%," tuturnya dikutip dari akun YouTube Komisi XI, Kamis (17/6/2021).
Baca juga: BNI Salurkan KUR ke Petani Mitra Binaan IPB |
Menurut Royke, rasio modal inti dari bank Himbara lainnya berada di kisaran 19-20%. Oleh karena itu BNI mengambil langkah untuk melakukan rights issue untuk menambah modal inti tersebut.
"Kalau dilihat bank Himbara lainya ada di kisaran 19-20%, itu sebabnya kami mencoba mengajukan rights issue agar bisa menambah modal. Supaya bisa mendekati dengan tier-nya di level 18-19% itu pak," terangnya.
Memang diakui Royke tanpa harus melakukan rights issue BNI bisa mengembalikan modal intinya ke 18-19%. Namun itu baru bisa tercapai pada 2024 atau 2025.
"Butuh waktu, tapi untuk ekspansi ke depan kami butuh capital yang cukup supaya bisa ekspansi baik kredit maupun anorganik," tutupnya.
(das/ara)
