Erick Thohir Usulkan BTN Dapat Suntikan Modal Rp 2 T

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Kamis, 08 Jul 2021 20:51 WIB
Teller melayani nasabah untuk bertransaksi di Kantor PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Cabang Harmoni, Jakarta, Rabu (16/6/2021). Bank BTN berfokus bagaimana penyaluran dana PEN dapat mendorong industri pembangunan perumahan dapat terus bergerak dalam rangka mendongkrak ekonomi nasional dan masyarakat tetap dapat memiliki rumah di masa pandemi COVID-19.  Dana PEN yang ditempatkan di Bank BTN salah satunya telah disalurkan dalam bentuk  subsidi bunga KPR  dan UMKM dengan jumlah kurang lebih mencapai 1,15 juta debitur dengan nilai sekitar Rp2,49 triliun.
Foto: dok. Bank BTN
Jakarta -

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) akan melakukan rights issue untuk penambahan modal sebesar Rp 2 triliun. Nantinya dana hasil rights issue digunakan untuk pembiayaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Wakil Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan penambahan modal ini murni untuk menopang bisnis BTN dalam rangka pemenuhan rumah rakyat yang jumlahnya terus meningkat meskipun di masa pandemi.

Selain itu backlog yang sudah ada tetap harus dipenuhi kebutuhannya. Nixon menjelaskan penambahan modal ini juga untuk menjaga rasio permodalan perseroan.

Sementara untuk aspek likuiditas bisa dipenuhi baik melalui skema FLPP maupun pengembangan dana pihak ketiga (DPK).

"Penyediaan KPR untuk memiliki rumah bagi segmen MBR ini membutuhkan penambahan modal, karena untuk menjaga ketentuan rasio permodalan (CAR) sebesar di atas 18% pada tahun 2024," kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (8/7/2021).

Nixon menyebutkan sektor properti adalah andalan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi. Lalu BTN memiliki peran penting sebagai motor penggerak dalam sektor tersebut.

Dia menjelaskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah menetapkan setiap tahun BTN harus memenuhi pembiayaan perumahan sekitar 200.000-300.000 unit rumah hingga tahun 2024. Dengan tugas yang diberikan pemerintah terhadap BTN membutuhkan modal yang tidak kecil.

Menurut Nixon selain untuk penyediaan KPR bagi MBR, BTN juga harus menyiapkan fasilitas kredit konstruksi bagi pengembang yang membangun perumahan subsidi. Hal ini dilakukan agar BTN juga bisa mengurangi angka backlog perumahan yang mencapai 11 juta unit.

"Dengan upaya bersama dari seluruh pihak baik pemerintah, asosiasi, serta dibantu bank lain, bisa ada 600.000 unit rumah yang dibiayai per tahun. Artinya pada 2030 angka backlog bisa turun menjadi 4 juta-4,5 juta," jelas dia.

Berlanjut ke halaman berikutnya.