Pembagian beban alias burden sharing antara pemerintah dengan Bank Indonesia (BI) akan berlanjut hingga 2022. BI akan lanjut membeli Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 224 triliun.
Hal itu diketahui dari bahan rapat antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur BI Perry Warjiyo dan Komisi XI DPR RI.
Dikutip detikcom, Senin (23/8/2021), rencana pembelian SBN untuk tahun depan meliputi klaster A dengan limit maksimal sebesar Rp 40 triliun untuk pendanaan program vaksinasi dan penanganan kesehatan. Tingkat suku bunga reverse repo BI tenor 3 bulan akan ditanggung oleh BI.
Selanjutnya klaster B dengan nilai Rp 184 triliun dengan tujuan penanganan kesehatan selain klaster A dan pendanaan untuk berbagai program perlindungan bagi masyarakat dan UMKM. Bedanya tingkat suku bunga reverse repo BI tenor 3 bulan akan ditanggung oleh pemerintah.
Untuk diketahui, tahun ini BI juga akan berkontribusi membeli SBN dengan total Rp 215 triliun. Di mana klaster A sebesar Rp 58 triliun dan klaster B Rp 157 triliun.
SBN yang diterbitkan nantinya baru atau reopening berdenominasi rupiah dan bersifat tradable dan marketable. Tenor berjangka panjang dengan 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dan 8 tahun.
Tingkat bunga/imbalan mengacu pada suku bunga reverse repo BI tenor 3 bulan dan bersifat mengambang dengan penyesuaian tingkat bunga/imbalan dilakukan setiap 3 bulan. Metode pembelian adalah provate placement.
detikcom sudah coba konfirmasi kepada Kementerian Keuangan dan BI. Hanya saja hingga berita ini diturunkan, belum ada respons.
(aid/zlf)
