ADVERTISEMENT

Dari Lapindo hingga BLBI, Ini Utang Keluarga Bakrie ke Negara

Aulia Damayanti - detikFinance
Jumat, 17 Sep 2021 21:00 WIB
Infografis utang pemerintah bikin was-was
Foto: Infografis detikcom/Denny

Mulai dari Maret 2007, PT Lapindo Minarak Jaya (LMJ) memperoleh pinjaman Rp 781,68 miliar. Namun utang yang ditarik dari pemerintah (dana talangan) sebesar Rp 773,8 miliar.

Dalam perjanjian kala itu, perusahaan memiliki tenor 4 tahun dengan suku bunga 4,8%. Sedangkan denda yang disepakati adalah 1/1.000 per hari dari nilai pinjaman.

Setelah disepakati, Lapindo akan mencicil empat kali sehingga tidak perlu membayar denda atau Lunas pada 2019 lalu. Tetapi ternyata setelah perjanjian PRJ-16/MK.01/2015 mengenai Pemberian Pinjaman Dana Antisipasi untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, Lapindo hanya mencicil satu kali.

Berdasarkan catatan detikcom 5 Desember 2020, anak usaha Lapindo Brantas Inc itu baru membayar utang dana talangan pemerintah sebesar Rp 5 miliar.

Sementara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya harus mengembalikan uang negara sebesar Rp 1,91 triliun.

Dengan utang yang belum lunas itu, pemerintah terus mengejar utang dana talangan penanganan masalah lumpur Lapindo Sidoarjo. Hal itu dikatakan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald Silaban.

"Lapindo masih kita teliti. Pada dasarnya apa yang ada di catatan pemerintah itu yang akan kita tagihkan," kata Rio dalam bincang virtual bertajuk 'Dukungan Aset Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan Perekonomian Nasional', Jumat (30/4/2021).

Dengan melihat utang puluhan-ratusan miliar, tak heran kalau negara terus mengejar utang dari Bakrie Grup.


(eds/eds)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT